Matamata.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Indonesia, yang segera menjabat sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), akan mengambil peran aktif dalam menangani krisis kemanusiaan dan politik di Venezuela.
Menurut Pigai, pencapaian ini merupakan tonggak sejarah bagi diplomasi Indonesia. Setelah 80 tahun berdiri, untuk pertama kalinya Indonesia dipercaya memimpin lembaga multilateral bergengsi di tingkat dunia tersebut.
"Besok, masalah Venezuela nanti putra Indonesia yang akan menangani. Ini adalah prestasi yang luar biasa bagi bangsa kita," ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Pigai menambahkan bahwa pembentukan Kementerian HAM secara khusus di era pemerintahan saat ini menjadi salah satu alasan kuat Indonesia masuk dalam nominasi Presiden Dewan HAM PBB. Ia menekankan bahwa posisi ini memang sudah menjadi target strategis pemerintah.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah mengonfirmasi bahwa Indonesia resmi dipilih oleh kelompok Asia-Pasifik untuk dinominasikan sebagai Ketua Dewan HAM PBB masa jabatan 2026. Penetapan resmi dijadwalkan berlangsung dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 mendatang.
"Penetapan ini mencerminkan kepercayaan besar negara-negara Asia-Pasifik terhadap kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM global," tulis keterangan resmi Kemlu RI.
Jika resmi ditetapkan lusa, Indonesia berkomitmen untuk memimpin proses sidang dan kebijakan internal Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang, termasuk dalam merespons dinamika yang terjadi di Venezuela maupun wilayah konflik lainnya. (Antara)
