Mandat Bahasa Inggris 2027: Membangun Istana di Atas Pasir?

Rencana pemerintah untuk mewajibkan pelajaran Bahasa Inggris di tingkat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2027 adalah langkah ambisius demi mencetak "Generasi Emas" yang mampu bersaing di kancah global. Namun, data terbaru hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis Kemendikdasmen baru-baru ini seolah menyiramkan air dingin ke wajah kita. Skor rata-rata nasional menunjukkan kondisi yang memprihatinkan: Bahasa Indonesia berada di angka 55,38, Matematika 36,10, dan Bahasa Inggris terjun bebas di angka 24,93 dari skala 100.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas; mereka adalah cermin retaknya kondisi pendidikan kita. Kita seolah sedang terburu-buru membangun lantai dua yang megah (kemahiran Bahasa Inggris) sementara fondasi lantai satunya (Bahasa Indonesia sebagai alat logika) masih rapuh dan keropos.

Dalam dunia pendidikan bahasa, terdapat fenomena "kekosongan ide" yang akut di kalangan siswa. Banyak pendidik mengeluh bahwa siswa sulit berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris bukan karena mereka kekurangan kosakata, melainkan karena mereka memang tidak tahu apa yang ingin disampaikan. Seperti yang pernah ditekankan oleh fisikawan dan akademisi Prof. Bagus Muljadi, bahasa adalah arsitektur berpikir. Beliau merujuk pada konsep klasik Liberal Arts Trivium, yaitu Grammar (Tata Bahasa), Logic (Logika), dan Rhetoric (Retorika).

Dalam konteks ini, Grammar bukan sekadar hafalan rumus tenses, melainkan struktur logika untuk membangun realitas. Jika seorang siswa tidak mampu menyusun narasi yang koheren atau argumen yang logis dalam bahasa ibunya (Bahasa Indonesia), maka secara pedagogis mustahil mengharapkan mereka mampu melakukannya dalam bahasa asing. Skor TKA 2025 untuk Bahasa Indonesia yang hanya 55,38 mengonfirmasi bahwa kemampuan literasi dan logika dasar siswa kita, bahkan dalam bahasa mereka sendiri, ternyata masih jauh dari tuntas.

Masalahnya, pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah sering kali terjebak sebagai "ilmu teori" ketimbang "keterampilan praktis". Siswa dipaksa menghafal jenis-jenis kata dan istilah linguistik, namun jarang diasah untuk melakukan praktik retorika (seni mengekspresikan pikiran secara efektif). Akibatnya, saat menghadapi tugas produktif dalam Bahasa Inggris, siswa mengalami beban ganda (double burden): kebingungan pada tata bahasa asing dan kekosongan struktur logika di kepala.

Agar mandat bahasa Inggris 2027 tidak menjadi sekadar perubahan yang hanya tampak di permukaan saja, pemerintah harus melakukan revolusi pada cara kita mengajarkan Bahasa Indonesia. Model kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris (PKGBI) yang bergulir dari tahun 2024 dan baru saja selesai Desember ini seharusnya menjadi prototipe bagi lahirnya "PKG-Bahasa Indonesia". Guru-guru Bahasa Indonesia juga perlu dibekali kemampuan untuk mengajarkan bahasa sebagai alat pikir, bukan sekadar subjek hafalan.

Rerata skor Matematika yang hanya 36,10 juga memperkuat bukti bahwa daya nalar siswa kita sedang dalam kondisi gawat darurat. Bahasa dan logika dapat diibaratkan seperti dua sisi dari koin yang sama. Tanpa memperkuat cara siswa-siswi kita berpikir dan berekspresi dalam Bahasa Indonesia, wajib belajar Bahasa Inggris di SD hanya akan menghasilkan generasi yang mahir menirukan suara asing namun gagal menyampaikan pesan yang bermakna dan intelek kepada dunia.

Menyongsong 2027, kita harus sadar bahwa keberhasilan pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia secara ironis bergantung pada seberapa kuat kita mengajarkan Bahasa Indonesia. Untuk bisa berbicara kepada dunia, siswa-siswi kita harus lebih dulu menemukan suara dan logikanya di "rumah sendiri".***