GELOMBANG protes merespons penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh otoritas Amerika Serikat (AS) menjalar hingga ke Jakarta. Gabungan aliansi buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil mengepung Kedutaan Besar AS, Selasa (6/1), mengecam tindakan Presiden Donald Trump yang dinilai sebagai bentuk arogansi dan pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menegaskan bahwa penangkapan kepala negara aktif oleh negara lain adalah preseden buruk dalam tatanan global. Menurutnya, tindakan Washington tidak memiliki legitimasi hukum internasional.
“Kami mengutuk keras tindakan Presiden Donald Trump yang menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya. Ini bukan sekadar penangkapan, tapi penghinaan terhadap kedaulatan sebuah bangsa, pelanggaran HAM, dan bukti bahwa AS kembali bertindak seolah polisi dunia yang bisa mengacak-acak negara lain,” tegas Mirah dalam orasinya di depan Kedubes AS.
Motif Penguasaan MinyakDalam aksi tersebut, massa juga menyoroti motif ekonomi di balik manuver agresif Gedung Putih. Mirah menyebut narasi demokrasi yang dibangun AS hanyalah kedok untuk menguasai sumber daya alam Venezuela yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.
“Dugaan kami kuat, ini murni soal minyak. Trump bahkan menyatakan perusahaan AS akan mengamankan aset minyak pascapenangkapan. Jika ini murni soal demokrasi, mengapa banyak rezim otoriter lain dibiarkan? Jawabannya karena tidak ada kepentingan minyak di sana,” ungkap Mirah tajam.
Merespons situasi genting ini, aliansi massa mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak diam. Mereka tengah menyusun surat pernyataan resmi agar Jakarta mengambil sikap diplomatik yang tegas.
“Kami akan kirimkan surat desakan agar Pemerintah Indonesia secara resmi menolak penangkapan Presiden Maduro dan berdiri bersama Venezuela demi prinsip kedaulatan negara,” pungkasnya. (Z-10)
