MOHAMMAD Hatta dan Tan Malaka sama-sama lahir dari rahim pergerakan. Keduanya sama-sama memiliki kekhasan peristiwa dengan buku, tetapi mengalami perlakuan berbeda dalam relasinya dengan kekuasaan kolonial. Hatta dikenal sebagai sosok yang selalu membawa buku ke mana pun ia pergi, ke pengasingan, ke penjara, hingga ke pembuangan.
Dalam Memoir-nya yang ditulis pada akhir 1970-an, Hatta berkali-kali menegaskan bahwa membaca adalah caranya menjaga kemerdekaan berpikir ketika tubuhnya dibelenggu kekuasaan kolonial. Buku tidak pernah ia sembunyikan; justru ia jadikan penanda martabat intelektual di hadapan penjajah.
Sebaliknya, Tan Malaka hidup dalam bayang-bayang pengejaran. Dalam autobiografinya Dari Penjara ke Penjara (ditulis antara 1948–1949), Tan Malaka menggambarkan bagaimana buku-bukunya harus disembunyikan, dikubur, atau ditinggalkan agar ia selamat dari pemeriksaan aparat kolonial.
Ia tidak memiliki kemewahan membaca secara terbuka. Namun justru dalam kondisi tertekan itulah lahir karya-karya paling kritis dalam sejarah pergerakan Indonesia—Naar de Republiek Indonesia (1925), Aksi Massa (1926), hingga Madilog (1943)—yang merumuskan kemerdekaan seharusnya bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai hasil kesadaran politik rakyat.
Tokoh lain yang juga kerap dipolemikkan dengan buku adalah Pramoedya Ananta Toer. Dia berdiri di persimpangan dua pengalaman di atas. Hidup di alam Indonesia merdeka, tetapi menghadapi ketakutan negara yang tak kalah besar terhadap buku. Melalui Tetralogi Buru yang ditulis antara 1975–1988, Pram menjadikan sastra sebagai ruang perlawanan ingatan, merekam sejarah dari sudut pandang mereka yang disisihkan oleh kolonialisme dan negara.
Orde Baru meresponsnya dengan pelarangan sistematis. Buku-bukunya dilarang beredar; tidak dipatahkan dengan debat, melainkan dengan stigma dan sensor. Seperti Tan Malaka, Pramoedya dibungkam karena bukunya berpotensi hidup di tangan pembaca.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Orde Baru, otoritarianisme , buku reset indonesia, pembubaran diskusi buku, ketakutan penguasa pada buku, buku yang dilarang&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wNi8yMDQ5MzAzMS9rZXRha3V0YW4tcGVuZ3Vhc2EtcGFkYS1idWt1&q=Ketakutan Penguasa pada Buku§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Kontradiksi antara Hatta, Tan Malaka, dan Pramoedya memperlihatkan satu kenyataan penting: buku tidak pernah netral. Buku adalah ruang produksi kesadaran. Dan di situlah letak ketegangannya dengan kekuasaan terjadi, bukan pada teks semata, melainkan pada kemungkinan sosial yang lahir darinya.
Baca juga: Konser Kumpul Kekuatan di Semarang: Suarakan Reset Indonesia dan Harapan Atas Ruang Ekspresi
Ketegangan itu kembali terasa di penghujung 2025. Diskusi buku Reset Indonesia, hasil refleksi perjalanan Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu menyusuri berbagai wilayah Indonesia, dibubarkan aparat negara di Madiun. Buku yang berangkat dari pengalaman lapangan dan kritik sosial itu tidak dilarang secara formal, tetapi ruang diskusinya ditutup.
Pengalaman rakyat boleh ditulis, tetapi tidak boleh dipertemukan dalam forum publik. Pelarangan ini memunculkan pertanyaan lama yang masih relevan: mengapa buku selalu memicu ketakutan? Dan mengapa kekuasaan, dari masa kolonial hingga Indonesia hari ini, terus membedakan mana kritik yang boleh dibaca dan mana yang harus dibungkam?
Ketika buku dibaca sebagai ancaman, Hatta adalah tipe intelektual yang oleh kekuasaan kolonial dipandang berbahaya, tetapi masih dapat dihitung risikonya. Ia berbicara dalam bahasa ekonomi politik, demokrasi parlementer, dan nasionalisme modern, bahasa yang lahir dari tradisi Eropa itu sendiri.
Dalam Indonesia Vrij (1928) dan berbagai tulisan ekonomi-politiknya, Hatta mengkritik kolonialisme sebagai sistem yang tidak adil dan tidak efisien, tetapi ia tidak mengajukan formula pemberontakan spontan. Kritiknya bersifat rasional, bertahap, dan berjangka panjang. Karena itu, kolonialisme memilih menindas Hatta melalui pembuangan dan penjara, tetapi tidak memutus aksesnya pada bacaan.
Membiarkan Hatta membaca bukan tanda toleransi, melainkan cara mengurung kritik dalam batas intelektual elite, kritik yang dapat dipantau, diperdebatkan, dan dinegosiasikan. Dalam logika kolonial, Hatta adalah oposisi yang “terdidik” dan karenanya relatif dapat dikelola. Buku baginya adalah sarana refleksi pribadi dan perumusan gagasan politik konstitusional.
Membaca tidak segera bertransformasi menjadi aksi massa. Inilah mengapa kolonialisme lebih memilih mengisolasi tubuh Hatta daripada memusnahkan bukunya. Selama kritik tetap berada di ruang teks dan elite terdidik, kekuasaan masih merasa memiliki kendali.
Berbeda dengan Tan Malaka yang berada di luar kalkulasi itu. Ia menulis bukan untuk ruang diskusi terbatas, tetapi untuk mengubah cara berpikir rakyat. Dalam Aksi Massa (1926), Tan Malaka secara terang menyebut bahwa kemerdekaan tidak akan lahir dari kompromi elite, melainkan dari kesadaran kolektif yang terorganisir. Buku, dalam pandangannya, adalah alat pedagogi politik, penghubung antara teori dan praktik.
Ia mengajarkan bagaimana membaca realitas kolonial, mengenali penindasan, dan bertindak bersama. Di titik inilah buku berubah menjadi ancaman langsung.
