Manifesto Politik Pelajar 2026: Merawat Gelisah

harianfajar
1 hari lalu
Cover Berita

Catatan Menyambut Muktamar PP IPM di Sulsel

Dany Rahmat Muharram-Sekretaris Umum PW IPM Sulsel

5-8 Februari 2026 bukan sekadar penanda waktu. Ia adalah titik temu antara harapan dan tanggung jawab sejarah. Di Sulawesi Selatan, hari-hari menuju Muktamar XXIV Ikatan Pelajar Muhammadiyah dijalani bukan dengan hitung mundur seremonial, melainkan dengan denyut kerja yang sunyi, panjang, dan melelahkan.

Di ruang-ruang sekretariat yang sederhana, diskusi berlangsung hingga larut. Memastikan Muktamar tidak jatuh menjadi rutinitas dua tahunan yang hampa makna. Persiapan bukan hanya soal lokasi dan logistik, tetapi tentang menyiapkan organisasi agar layak bermusyawarah.

Asrama Haji Makassar dipilih bukan semata karena kapasitasnya, tetapi karena ia akan menjadi ruang perjumpaan ribuan pelajar dari seluruh penjuru Indonesia. Di sanalah gagasan akan beradu, perbedaan akan diuji, dan arah masa depan IPM akan diputuskan. Sulawesi Selatan sadar betul: menjadi tuan rumah Muktamar berarti siap menjadi cermin bagi organisasi nasional.

Koordinasi lintas daerah, konsolidasi kader, penataan struktur kepanitiaan, hingga diskusi ideologis dilakukan bersamaan. Ada kelelahan, ada perbedaan pandangan, bahkan ada keraguan. Namun justru di sanalah watak gerakan ditempa. Sebab Muktamar yang besar tidak lahir dari persiapan yang nyaman.

IPM Sulawesi Selatan memaknai persiapan Muktamar sebagai proses pendewasaan. Bukan hanya menyiapkan forum, tetapi menyiapkan kesadaran.

Sulsel, Pelajar dan Kesadaran

Sulawesi Selatan adalah cermin paradoks Indonesia. Ia dikenal sebagai lumbung pangan nasional, tetapi di saat yang sama menyimpan luka stunting yang nyata di tubuh generasi pelajarnya. Ia melahirkan banyak tokoh dan pusat pertumbuhan, namun masih membiarkan anak-anak di pegunungan dan kepulauan belajar dalam keterbatasan. Di ruang inilah kegelisahan IPM Sulsel menemukan akarnya: antara narasi besar dan realitas yang belum sepenuhnya terjamah.

Data terbaru Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 angka stunting di Sulawesi Selatan masih berada di kisaran 23,3 persen. Angka ini memang menurun dibanding tahun sebelumnya, tetapi tetap lebih tinggi dari rata-rata nasional. Artinya, hampir satu dari empat anak di Sulsel tumbuh dengan gangguan gizi kronis. Fakta ini menampar keras narasi kemakmuran pangan dan memaksa kita bertanya: untuk siapa sebenarnya lumbung itu bekerja?

Bagi IPM, data ini bukan sekadar urusan kesehatan. Ia adalah persoalan ideologis. Tubuh pelajar adalah medan pertama perjuangan. Kepemimpinan berdampak akan kehilangan makna jika kader tumbuh dalam kondisi fisik yang tidak setara sejak awal.
Paradoks serupa juga terjadi dalam pendidikan. Indeks Pendidikan Sulawesi Selatan tahun 2024 berada di angka sekitar 66,6. Angka yang menunjukkan kemajuan, tetapi sekaligus menyembunyikan ketimpangan. Di kota seperti Makassar, akses pendidikan, literasi, dan pengembangan diri relatif terbuka. Namun di wilayah pegunungan dan kepulauan, pendidikan masih sering bergantung pada jarak, cuaca, dan kemampuan ekonomi keluarga. Ketimpangan ini diperparah oleh fakta bahwa kemiskinan di perdesaan Sulsel masih jauh lebih tinggi dibanding perkotaan, meskipun angka kemiskinan provinsi secara agregat menurun hingga 7,6 persen pada 2025.

Pendidikan yang tidak merata akan melahirkan kepemimpinan yang timpang. Sistem yang hanya memberi ruang tumbuh bagi mereka yang “beruntung lahir di kota” adalah pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial yang selama ini diklaim sebagai ruh gerakan pelajar.

Lebih jauh, kegagalan sistem pendidikan menautkan pembelajaran dengan potensi lokal memperparah situasi. Sulawesi Selatan kaya akan sumber daya maritim dan agraris, tetapi sekolah masih memproduksi lulusan yang asing terhadap tanah dan lautnya sendiri. Akibatnya, banyak pelajar yang lulus tanpa keterampilan kontekstual, dan berakhir sebagai penganggur di daerah yang sesungguhnya kaya. Ini bukan kegagalan individu; ini kegagalan sistemik yang menuntut keberpihakan gerakan pelajar.
Kemudian masuk ke tubuh IPM sendiri, terutama dalam sistem perkaderan. Ketika SPI dipraktikkan secara kaku dan sentralistik, ia gagal menjawab tantangan lokal seperti stunting, ketimpangan pendidikan, dan krisis relevansi pengetahuan. Munculnya SPI Lokal di Sulsel bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan respons rasional terhadap kenyataan bahwa kader di Timur tidak bisa terus-menerus dipaksa berjalan dengan peta yang digambar dari pusat.

Ironisnya, di saat tantangan sosial semakin kompleks, perkaderan justru sering direduksi menjadi formalitas. TM menjadi agenda administratif, sertifikat menjadi tujuan, dan jabatan menjadi ukuran keberhasilan. Padahal, data sosial menunjukkan bahwa pelajar membutuhkan lebih dari sekadar struktur organisasi; mereka membutuhkan kesadaran kritis, keberanian berpikir, dan kemampuan membaca realitas.
Narasi “Kepemimpinan Berdampak” yang digaungkan IPM nasional seharusnya diuji di sini. Dampak tidak boleh hanya diukur dari banyaknya program atau ramainya panggung. Ketika gizi kader belum merata, ketika kesehatan mental pelajar diabaikan, maka kepemimpinan berdampak masih berhenti di spanduk dan pidato.

Gelisah Sebagai Energi Perubahan
Sulawesi Selatan dikenal sebagai lumbung pangan nasional, namun data menunjukkan hampir seperempat anak masih tumbuh dalam kondisi stunting. Ini membenarkan tesis Amartya Sen tentang capability deprivation: kemiskinan dan ketertinggalan bukan semata soal pendapatan, tetapi soal hilangnya kemampuan dasar manusia untuk hidup sehat dan bermartabat. Bagi kami, tubuh pelajar adalah arena politik pertama. Kepemimpinan yang mengabaikan tubuh, gizi, dan kesehatan mental pelajar adalah kepemimpinan yang tercerabut dari realitas.

Kedua, Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa sekolah sering kali mereproduksi ketimpangan melalui apa yang ia sebut cultural capital. Ketika akses pendidikan berkualitas hanya dinikmati pelajar di kota, sementara wilayah pegunungan dan kepulauan tertinggal, maka pendidikan berubah dari alat pembebasan menjadi mesin reproduksi ketidakadilan. Politik pelajar harus memutus rantai ini.

Menggugat sistem pendidikan yang memisahkan pelajar dari ruang hidupnya sendiri. Paulo Freire menyebut pendidikan semacam ini sebagai banking education: pengetahuan ditransfer tanpa dialog dengan realitas. Akibatnya, pelajar Sulawesi Selatan tumbuh asing terhadap laut dan tanahnya sendiri.

Antonio Gramsci pernah menulis bahwa setiap gerakan membutuhkan intelektual organic, subjek yang mampu membaca realitasnya dan mengartikulasikan perubahan dari dalam masyarakatnya sendiri. Perkaderan yang hanya mengejar sertifikat dan jenjang struktural akan gagal melahirkan kader semacam ini. Maka kontekstualisasi perkaderan bukan penyimpangan, melainkan syarat lahirnya intelektual organik pelajar.

Olehnya itu, penulis ingin menyambut kader datang ke Sulsel, bukan untuk menuntaskan pesta dan selebrasi keberhasilan dua tahunan. Melainkan mengajak untuk gelisah. Merawat kegelisahan berarti berani tinggal lebih lama di persoalan. Menjadikan kegelisahan ini sebagai energi perubahan, bukan ancaman stabilitas.

Sebab pelajar yang masih gelisah adalah pelajar yang masih berpikir. Dan IPM yang berani membumikan kegelisahan, itulah IPM yang layak dipercaya untuk masa depan.
Kegelisahan ini sepaham dengan kerangka Maqashid Syariah yang menjadi fondasi arah baru IPM. Stunting dan kesehatan mental adalah soal Hifz an-Nafs. Kesenjangan pendidikan dan literasi adalah Hifz al-‘Aql. Relevansi pendidikan dengan potensi maritim dan pertanian Sulsel adalah Hifz al-Mal dan Hifz an-Nasl sekaligus. Bahkan krisis lingkungan pesisir dan pegunungan Sulsel menuntut keseriusan Hifz al-Bi’ah. Artinya, kegelisahan Sulsel bukan isu lokal semata, tetapi ujian konkret bagi konsistensi ideologis IPM secara nasional.

Pada akhirnya, kegelisahan Sulawesi Selatan adalah kontribusi intelektual dan moral bagi IPM secara keseluruhan. Ia mengajarkan bahwa arah baru tidak lahir dari pusat semata, tetapi dari keberanian wilayah-wilayah untuk jujur pada realitasnya. Membumikan Arah Baru IPM berarti bersedia diuji oleh stunting, oleh ketimpangan, oleh kegagalan sistem, dan oleh suara kader yang selama ini berada di pinggir.


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Pemkab Banjar perpanjang status tanggap darurat bencana banjir
• 9 jam laluantaranews.com
thumb
Harga Pangan Hari Ini 7 Januari: Harga Beras Turun, Minyakita Masih Mahal
• 18 jam lalubisnis.com
thumb
Ambisi Dinasti Politik Super Ganas Dibalik Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Dibongkar Faizal Assegaf
• 19 jam lalufajar.co.id
thumb
Ingin Lepas dari Bayang PSM Makassar, Sejak Awal Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares Cari Alternatif Terbaik Dibanding Victor Luiz dan Yuran Fernandes!
• 6 jam laluharianfajar
thumb
DPR Minta Retret Kabinet jadi Ajang Evaluasi dan Perkuat Kekompakan
• 14 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.