JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menaikkan tunjangan hakim melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025.
Kabar kenaikan tersebut beredar di kalangan internal pengadilan melalui sebuah dokumen empat halaman berjudul “Referensi Tunjangan PNS”.
Keberlakuan PP 42/2025 telah dikonfirmasi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Suharto.
Ia mengatakan, penerapan tunjangan baru mengikuti ketentuan waktu yang tercantum dalam bagian akhir peraturan pemerintah tersebut.
Baca juga: Istana Pastikan Gaji Hakim Ad Hoc Juga Naik, Bakal Ditangani Khusus
“Tentang peraturan pemerintah, biasanya kapan berlakunya disebutkan dalam bagian akhir peraturan itu. Setelah tahu kapan berlakunya, kekurangan atau selisih yang belum dibayarkan dapat dimintakan,” ujar Suharto, saat dikonfirmasi, seperti dikutip dari Kompas.id, Selasa (6/1/2026).
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Integritas hakim, indepth, gaji hakim, Tunjangan PNS, Kenaikan Tunjangan Hakim, PP 42 tahun 2025&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wNy8wODE0NDkwMS9rZW5haWthbi1nYWppLWhha2ltLWRhbi1oYXJhcGFuLWJlc2FyLXBhZGEtaW50ZWdyaXRhcw==&q=Kenaikan Gaji Hakim dan Harapan Besar pada Integritas…§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `“Gaji bulan Januari biasanya dimohonkan awal Desember, sedangkan gaji Februari dimohonkan awal Januari. Jadi, kemungkinan Februari sudah menggunakan gaji baru sesuai PP yang baru,” ucap dia.
Namun, kenaikan tunjangan ini belum mencakup seluruh unsur peradilan.
Hakim ad hoc baik hakim ad hoc tindak pidana korupsi, perikanan, hak asasi manusia (HAM), maupun bidang lainnya belum menikmati kebijakan tersebut.


