Rezim Khamenei di Persimpangan: antara Mempertahankan Status Quo atau Perubahan

Sejak beberapa hari terakhir, protes massal terus meluas ke sejumlah kota-kota besar di Iran. Aksi demonstrasi yang dipicu oleh melemahnya nilai mata uang Riyal Iran dan memburuknya kondisi ekonomi akibat sanksi dan tekanan politik Barat membuat biaya dan kebutuhan hidup warga Iran melonjak drastis.

Menarik untuk dicermati, krisis air di Teheran yang ramai diberitakan belakangan, merambat ke isu ekonomi dan kini semakin berkembang menjadi isu politis, termasuk tuntutan terhadap perubahan politik dan kritik terhadap rezim. Bentrok warga dengan pihak keamanan tak terhindari.

Protes massal yang memunculkan gejolak sosial politik internal Iran, tidak bisa dipungkiri bersinggungan dengan dinamika geopolitik kawasan yang juga terus memanas. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan kembali mengemuka: Bagaimana para ‘’petualang’’ politik memainkan perannya dalam pentas politik Iran saat ini? Seberapa kuat rezim Republik Islam Iran menghadapi tekanan badai perubahan?

Krisis yang tengah melanda Iran saat ini tidak bisa dipahami hanya sebatas persoalan domestik ansich berupa inflasi, pengangguran, kemiskinan, atau isu sosial lainnya. Krisis tersebut merupakan simpul dari konflik geopolitik antara Islam politik—dunia Islam dan Timur Tengah-yang direpresentasikan Iran—dengan kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan yaitu Zionis Israel. Dalam konteks ini, Iran menjadi battlefield non-konvensional antara tekanan eksternal dan resistensi internal.

Sebagai ‘’episentrum’’ Konflik Islam Politik vs Barat, utamanya sejak Revolusi Islam tahun 1979, Iran memposisikan diri sebagai antitesis hegemoni Barat di Timur Tengah. Dalam rangka membentegi diri melawan hegemoni tersebut, Iran secara mandiri membangun kekuatan persenjataannya (rudal jarak jauh, drone, dll), termasuk membangun fasilitas nuklir. Implikasinya, sanksi ekonomi dan isolasi politik Barat menjadi instrumen geopolitik untuk melemahkan negara, bukan sekadar hukuman atas kebijakan program nuklir Iran.

Menyikapi gejolak yang terjadi di dalam negeri Iran, Presiden AS, Donald Trump memberikan komentar dalam sebuah unggahan di media Truth Social, Jumat (2/1/2026) seperti dikutip banyak media internasional bahwa jika Iran "membunuh para demonstran damai secara brutal, Amerika Serikat akan datang untuk menyelamatkan mereka (If Iran "violently kills peaceful protesters, which is their custom, the United States of America will come to their rescue.")

Iran sangat memahami cuitan diplomasi Trump dan membacanya bahwa ada aktor yang bermain di balik layar. Segera setelah itu, pejabat senior Iran merespons bahwa apa pun campur tangan Amerika akan melewati ‘’garis merah’’. Ali Larijani, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, menuduh AS dan Israel turut campur tangan dalam demonstrasi besar-besaran di Iran.

Larijani mengatakan,“Trump harus menyadari bahwa intervensi AS dalam masalah domestik ini akan menyebabkan destabilisasi seluruh kawasan dan kehancuran kepentingan Amerika,” “Rakyat Amerika harus tahu bahwa Trump adalah orang yang memulai petualangan ini, dan mereka harus memperhatikan keselamatan tentara mereka,” tulis Larijani di X seperti dilansir The Guardian (2/1/2026).

Bagi Iran tekanan ekonomi, blokade perdagangan dan isolasi internasional sebagai bagian dari soft war Barat untuk mendorong delegitimasi rezim dari dalam. Sebaliknya, Barat melihat protes rakyat Iran sebagai peluang untuk perubahan struktural rezim tanpa intervensi militer langsung-perang terbuka.

Situasi dan tekanan resonansi krisis di Iran saat ini diciptakan mirip seperti Revolusi Arab Spring 15 tahun lalu, ketika tuntutan reformasi melalui gerakan rakyat bergulir yang pada akhirnya berhasil mengubah lanskap politik di Timur Tengah, menumbangkan banyak rezim di kawasan Arab-Timur Tengah mulai dari Tunisia, Mesir, Yaman, Libya, Sudan dan Suriah.

Dengan petualangan militernya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mencoba menyerang Iran sebagai uji kekuatan persenjataannya dan kekuatan persenjataan Iran. Perang terbuka antara Iran dengan Israel yang berlangsung selama 12 hari (13-24 Juni/2025) mengejutkan banyak kalangan, termasuk Israel bahwa kekuatan rudal Iran mampu menembus benteng pertahanan-Iron Dome Israel yang diklaim paling canggih. Dalam perang 12 hari tersebut kerugian Israel ditaksir mencapai Rp.324 Triliun. Sebagai sekutu Israel, mau tidak mau AS, mengumumkan gencatan senjata begitu cepat.

Memang, dalam kerangka persekutuan dengan Israel, Amerika Serikat berhasil melakukan serangan terhadap bunker-buster di fasilitas nuklir Natanz, Fordow, dan Isfahan milik Iran. Tetapi, setelah itu, Iran juga berhasil menembakkan rudalnya ke pangkalan udara terbesar AS di Timur Tengah yang berbasis di Qatar.

Belakangan duet Trump dan Netanyahu mengancam perang melawan Iran. Tetapi, AS sangat menyadari bahwa intervensi militer langsung memerlukan biaya tinggi dan berisiko tinggi (high cost and high risk) sebagaimana yang terjadi di Irak saat Presiden George W Bush menumbangkan rezim Saddam Husein, 2003 lalu. Maka, skenario melemahkan rezim Iran dari dalam menjadi pilihan yang lebih murah dan memperlihatkan tontonan yang lebih soft cukup dipandu melalui skenario sutradara dari balik panggung.

Sejak Revolusi Islam 1979 yang menjatuhkan Shah Reza Pahlevi, Iran telah membangun sistem politik yang unik—perpaduan antara teokrasi dan republik—dengan Wilayat al-Faqih sebagai pilar utamanya. Selama lebih dari empat dekade, rezim ini terbukti tangguh dan tahan, baik dari tekanan politik internal maupun eksternal yang bertubi-tubi menerjangnya.

Kekuatan Rezim Iran tentu masih diperhitungkan, meskipun narasi kejatuhan rezim kerap kali terlalu disederhanakan. Iran masih memiliki instrumen struktural kekuasaan yang solid utamanya: Garda Revolusi Islam (IRGC), jaringan keamanan yang luas, serta struktur elite politik-ekonomi yang saling menopang. Selama institusi-institusi kunci ini tetap loyal dan solid, peluang perubahan rezim secara cepat diprediksi relatif kecil.

Selain itu, jaringan proksi Iran di kawasan, seperti Milisi Syiah di Irak dan Suriah, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman dan Hamas di Gaza, walaupun terlihat melemah, masih menjadi kekuatan posisi tawar geopolitik Iran di kawasan.

Sejauh ini, sanksi internasional, blokade perdagangan, isolasi diplomatik, perang dan berbagai gelombang protes domestik belum bisa meruntuhkan ketahanan negeri para Ayatollah itu. Namun perlu diwaspadai, sanksi ekonomi yang berkepanjangan, melemahnya mata uang, tingginya inflasi dan meningkatkatnya angka pengangguran serta kesenjangan antara elite negara dengan kelas menengah, terutama generasi muda Iran yang sedang mencari kesejahteraan sebagai jalan hidup untuk masa depan mereka, semakin menguatkan kejenuhan publik dan ketidakpuasan terhadap rezim. Mereka mulai merasakan gap modernitas di tengah konektivitas mereka dengan dunia global yang semakin kosmopolit.

Berdasarkan catatan Pusat Statistik Iran, tingkat inflasi tahunan di Iran terus meningkat menjadi 48,6% pada Oktober 2025, dari 45,3% pada bulan sebelumnya. Ini menandai angka tertinggi sejak Mei 2023. Tingkat inflasi di Iran rata-rata 16,62 persen dari tahun 1957 hingga 2025.

Protes-protes yang muncul sejak beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan penting: kritik tidak lagi berhenti pada kebijakan pemerintah, tetapi mulai menyentuh legitimasi moral dan politik rezim itu sendiri. Ini merupakan sinyal yang tidak bisa diabaikan. Mereka menginginkan sebuah perubahan menuju demokrasi. Tampaknya, situasi inilah yang sedang dimainkan dan dimanfaatkan para oposan untuk mendelegitimasi rezim Ayatollah Ali Khemenei.

Jika rezim gagal membaca sinyal dan terus mengandalkan represi tanpa pembaruan legitimasi, maka skenario kejatuhan akan semakin mendekati kenyataan. Akumulasi krisis kecil suatu hari bisa mencapai titik balik, meruntuhkan rezim yang selama ini masih dinilai kuat dan digdaya.

Di tingkat regional, Iran menunjukkan daya tahan dan pengaruh signifikan—dari Irak, Suriah, hingga Lebanon. Tetapi, ekspansi geopolitik ini juga memiliki harga mahal bagi Iran, karena peta politik di kawasan yang selama ini menjadi ‘’bayangan’’ dominasinya mengalami perubahan.

Rezim Iran hari ini berada di persimpangan : antara mempertahankan status quo dengan segala risikonya, atau membuka ruang transformasi politik yang lebih inklusif demi menjaga keseimbangan dan soliditas antar elite di lingkaran kekuasaan.

Jika tekanan eksternal meningkat bersamaan dengan krisis internal, maka keretakan dalam elite—biasanya muncul atau dimunculkan. Sejarah menunjukkan, banyak rezim (otoriter) runtuh bukan karena tuntutan rakyat semata, tetapi karena perpecahan di lingkaran kekuasaan juga. (Fath)