Jakarta: Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam diplomasi HAM Indonesia di tingkat global.
Posisi ini dinilai strategis karena Presiden Dewan HAM berperan mengarahkan agenda, memimpin sidang, memediasi perbedaan pandangan antarnegara, serta menjaga kredibilitas dan efektivitas Dewan HAM PBB dalam menangani isu HAM global.
Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan pihaknya secara aktif melakukan kampanye diplomasi yang terukur dan bersahabat ke sejumlah negara kunci.
"Pendekatan ini ditempuh bukan melalui retorika publik, melainkan penguatan hubungan bilateral, dialog substantif, dan konsolidasi kepercayaan. Kunjungan resmi ke Laos, Australia, Thailand, dan Qatar pada November–Desember 2025 jadi bagian dari strategi sistematis tersebut," kata Pigai dalam keterangan dikutip Rabu, 7 Januari 2026.
Baca Juga :
Asia-Pasifik Resmi Nominasikan Indonesia untuk Presidensi Dewan HAM PBB 2026Kementerian Hak Asasi Manusia memandang momentum ini sebagai pijakan kuat Indonesia untuk melangkah lebih jauh sebagai pemimpin dalam arsitektur global HAM.
Menteri HAM Natalius Pigai melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Qatar. Dokumentasi/ istimewa
Pigai menjelaskan proses ini berlangsung dinamis karena Thailand juga mengajukan diri sebagai kandidat Presiden Dewan HAM PBB dari kawasan Asia-Pasifik.
"Upaya negosiasi bilateral dilakukan, namun karena masing-masing negara tetap pada posisinya, mekanisme pemungutan suara menjadi jalan akhir," jelasnya.
Selain diplomasi formal, Indonesia mengoptimalkan diplomasi senyap melalui jejaring personal diplomat senior.
"Salah satu figur kunci dalam diplomasi ini adalah Makarim Wibisono, mantan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, yang secara aktif membangun dukungan melalui pertemuan sela dengan para perwakilan negara anggota Dewan HAM," ungkapnya.
Salah satu momen penting terjadi di Qatar, ketika komunikasi tingkat tinggi berhasil difasilitasi hingga melibatkan Perdana Menteri Qatar dan perwakilan negara-negara Asia-Pasifik melalui telekonferensi, sehingga memperkuat kesan kesiapan Indonesia memimpin Dewan HAM secara konstruktif.
Hasilnya dalam pertemuan Asia-Pacific Group di Jenewa pada 23 Desember 2025, Indonesia meraih 34 suara dari 47 negara yang hadir. Thailand memperoleh 7 suara, sementara 4 negara abstain dan 2 suara tidak sah. Dengan hasil tersebut, Indonesia resmi ditetapkan sebagai nominee kawasan.
"Kemenangan ini bukan sekadar capaian numerik, melainkan manifestasi kepercayaan kawasan terhadap peran Indonesia sebagai bridge builder—negara yang mampu menjembatani perbedaan pandangan, memajukan agenda HAM secara objektif, inklusif, dan berimbang, serta mengedepankan dialog di tengah dinamika global yang kerap terpolarisasi," ujar Pigai.
Dengan penetapan ini, Indonesia memasuki fase lanjutan dalam proses pemilihan Presiden Dewan HAM PBB 2026, sekaligus memikul harapan kawasan Asia-Pasifik agar mampu memainkan peran kepemimpinan yang kredibel, inklusif, dan konstruktif dalam menjaga dialog serta kerja sama HAM di tingkat global.
