Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan penyusunan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) dirampungkan pada akhir Januari 2026.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap menyebutkan sesuai tenggat waktu yang diberikan, kini sudah memasuki tahap penyusunan rancangan R3P.
"Setelah itu, tahap konsultasi dan konsolidasi. Hingga akhir Januari ditargetkan R3P provinsi tahap finalisasi yang ditandatangani Gubernur Sumut," kata dia di Medan, Rabu.
Ia menjelaskan tentang upaya memasukkan tabel pengkajian kebutuhan pasca-bencana (jitupasna) hingga kini masih dalam proses masing-masing organisasi perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota terdampak di Sumut.
Baca juga: DPR: Satgas penting guna percepat penanganan pasca-bencana Sumatera
Data Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumut hingga Sabtu (3/1) mencatat, jumlah masyarakat terdampak mencapai 479.045 kepala keluarga atau 1.803.549 jiwa.
Selain itu, 3.032 kepala keluarga atau 14.937 jiwa mengungsi, 205 jiwa luka-luka, dan 366 jiwa meninggal dunia, serta 59 jiwa dinyatakan hilang.
"Pemprov Sumut juga melakukan strategi percepatan penyusunan dokumen R3P, seperti menyinkronkan, inventarisir data, dan memvalidasi data," katanya.
Pihaknya juga akan memfasilitasi, dan melakukan pendampingan bagi kabupaten/kota terdampak di Sumatera Utara untuk melakukan jitupasna.
Selain itu, mengumpulkan informasi maupun dokumentasi yang dibutuhkan guna penyusunan pengkajian kebutuhan pasca-bencana dan R3P.
"Pemprov Sumut bakal melakukan pendampingan bersama BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," katanya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI A Lambok Sihombing mengatakan pihaknya memastikan setiap daerah terdampak menyiapkan dokumen R3P.
"Karena R3P ini dijadikan sebagai dasar analisis dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh pemerintah pusat maupun daerah," katanya dalam rapat koordinasi progres penyusunan R3P bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI secara daring.
Dia menjelaskan hal ini akan dijadikan sebagai landasan hukum maupun operasional untuk memulihkan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra.
"Dokumen ini merangkum data kerusakan, dan kerugian secara akurat berdasarkan by name by address di lima sektor utama. Yakni perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor," ucap Lambok.
Baca juga: Prabowo bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana diketuai Mendagri
Baca juga: BNPB dampingi penyusunan dokumen RP3 13 pemda di Sumbar
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap menyebutkan sesuai tenggat waktu yang diberikan, kini sudah memasuki tahap penyusunan rancangan R3P.
"Setelah itu, tahap konsultasi dan konsolidasi. Hingga akhir Januari ditargetkan R3P provinsi tahap finalisasi yang ditandatangani Gubernur Sumut," kata dia di Medan, Rabu.
Ia menjelaskan tentang upaya memasukkan tabel pengkajian kebutuhan pasca-bencana (jitupasna) hingga kini masih dalam proses masing-masing organisasi perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota terdampak di Sumut.
Baca juga: DPR: Satgas penting guna percepat penanganan pasca-bencana Sumatera
Data Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumut hingga Sabtu (3/1) mencatat, jumlah masyarakat terdampak mencapai 479.045 kepala keluarga atau 1.803.549 jiwa.
Selain itu, 3.032 kepala keluarga atau 14.937 jiwa mengungsi, 205 jiwa luka-luka, dan 366 jiwa meninggal dunia, serta 59 jiwa dinyatakan hilang.
"Pemprov Sumut juga melakukan strategi percepatan penyusunan dokumen R3P, seperti menyinkronkan, inventarisir data, dan memvalidasi data," katanya.
Pihaknya juga akan memfasilitasi, dan melakukan pendampingan bagi kabupaten/kota terdampak di Sumatera Utara untuk melakukan jitupasna.
Selain itu, mengumpulkan informasi maupun dokumentasi yang dibutuhkan guna penyusunan pengkajian kebutuhan pasca-bencana dan R3P.
"Pemprov Sumut bakal melakukan pendampingan bersama BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," katanya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI A Lambok Sihombing mengatakan pihaknya memastikan setiap daerah terdampak menyiapkan dokumen R3P.
"Karena R3P ini dijadikan sebagai dasar analisis dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh pemerintah pusat maupun daerah," katanya dalam rapat koordinasi progres penyusunan R3P bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI secara daring.
Dia menjelaskan hal ini akan dijadikan sebagai landasan hukum maupun operasional untuk memulihkan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra.
"Dokumen ini merangkum data kerusakan, dan kerugian secara akurat berdasarkan by name by address di lima sektor utama. Yakni perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor," ucap Lambok.
Baca juga: Prabowo bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana diketuai Mendagri
Baca juga: BNPB dampingi penyusunan dokumen RP3 13 pemda di Sumbar
