FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media, sosial Jhon Sitorus, merespons Partai Demokrat yang telah berubah sikap dengan mendukung wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui anggota DPRD.
Dikatakan Jhon, langkah Demokrat tersebut merupakan kemunduran serius bagi demokrasi dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi yang selama ini dijunjung tinggi.
“Saya pikir Partai Demokrat itu partai pemberani. Ternyata partai pecundang,” ujar Jhon dikutip pada Rabu (7/1/2026).
Ia menegaskan bahwa dukungan Demokrat terhadap pilkada lewat DPRD berarti menghilangkan hak rakyat untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung.
“Demokrat sekarang mendukung pilkada lewat anggota DPRD. Itu artinya, kita tidak boleh lagi memilih gubernur, bupati, atau wali kota secara langsung. Melainkan lewat anggota DPRD,” sebutnya.
Jhon menggambarkan situasi tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang membuat rakyat hanya menjadi penonton dalam proses politik.
“Jadi DPRD memilih gubernur, dan kita cuma nonton,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyebut sikap Demokrat bertentangan dengan komitmen Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menandatangani Perppu untuk mempertahankan pilkada langsung pada akhir masa jabatannya tahun 2014.
“Itu artinya, Partai Demokrat mengkhianati amanat reformasi dan Perppu yang ditandatangani oleh Pak SBY pada akhir 2014 yang lalu, untuk mempertahankan pilkada secara langsung sebelum beliau pensiun. Ini tradisi,” kata Jhon.
Ia menduga perubahan sikap tersebut dilatarbelakangi kepentingan politik praktis dan kekuasaan.
“Demi jabatan Menko dan iming-iming jabatan Wakil Presiden tahun 2029,” ucapnya.
Jhon bahkan menyinggung posisi SBY yang menurutnya kini tidak lagi berada pada posisi terhormat sebagai penjaga demokrasi.
“Tandatangan SBY yang tadinya terhormat dan mewariskan legacy bagi demokrasi Indonesia, sekarang malah menjadi keset kaki politik bagi AHY dan koalisinya,” sesalnya.
Dalam pandangannya, dukungan Demokrat terhadap pilkada lewat DPRD membuat PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang masih konsisten memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung.
“Dengan dukungan Partai Demokrat ini, artinya Partai PDI Perjuangan satu-satunya yang memperjuangkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung,” kata Jhon.
Ia pun mengajak publik untuk tidak tinggal diam dan membiarkan perjuangan tersebut berjalan sendiri.
“Teman-teman, jangan biarkan Partai PDI Perjuangan berjalan sendirian,” serunya.
Jhon menegaskan, hak memilih pemimpin daerah secara langsung adalah hak rakyat yang tidak boleh dirampas oleh elite politik demi kepentingan koalisi.
“Jangan sampai hak kita satu-satunya untuk menentukan gubernur, bupati, dan wali kota direbut oleh politisi-politisi oportunis yang hanya mementingkan kepentingan koalisinya, bukan masa depan Indonesia,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
