Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan memberlakukan pola subsidi baru dalam pelaksanaan tol laut 2026. Dari 41 trayek, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni akan mengelola 8 lintasan trayek.
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni Kokok Susanto menyebut selain tol laut, pihaknya juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengoperasikan 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, dan satu trayek khusus kapal ternak.
“Penandatanganan terpadu ini tidak hanya mencakup angkutan penumpang, tetapi juga angkutan barang yang membantu menjaga ketersediaan, serta stabilitas harga barang di wilayah 3T,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (7/1/2026).
Mengacu penugasan 2025, Pelni menjalankan delapan trayek tol laut, antara lain Tanjung Perak—Nunukan pulang-pergi, Sorong—Oransbari—Waren—Sarmi—Sorong, hingga wilayah Kupang. Adapun rute terjauh mencakup Tanjung Perak—Fakfak—Kaimana—Tual—Dobo—Tanjung Perak sejauh 3.004 kilometer.
Untuk 2026, Pelni menerima alokasi subsidi atau public service obligation (PSO) dari pemerintah senilai Rp2,78 triliun untuk kapal penumpang serta subsidi tol laut senilai Rp135 miliar. Selain itu, terdapat penugasan subsidi kapal rede sebesar Rp48,5 miliar dan kapal ternak Rp13 miliar.
Optimalisasi Trayek
Sejalan dengan penerapan pola subsidi baru, Kementerian Perhubungan melakukan optimalisasi trayek tol laut melalui kolaborasi dengan BUMN dan perusahaan pelayaran swasta. Mekanisme ini menyasar rute dengan tingkat keterisian tinggi.
Baca Juga
- Kemenhub Tunjuk Langsung Perusahaan Haji Isam untuk Selesaikan Pelabuhan Wanam Papua
- J&T Bocorkan 7 Kota Sumber Cuan dalam Bisnis Paket
- Prabowo Diminta Turun Tangan Pangkas Biaya Penerbangan Pesawat
Pada trayek tertentu, pola pelayanan akan dialihkan dari subsidi operasional kapal menjadi subsidi titip muatan atau kontainer. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat keberlanjutan distribusi logistik nasional.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menyatakan, pendekatan tersebut diharapkan mengefektifkan penggunaan anggaran pada wilayah yang sudah berkembang.
“Dengan demikian, subsidi dapat dialihkan untuk trayek lain yang lebih membutuhkan dan meningkatkan kualitas layanan pada wilayah tersebut,” tuturnya.
Ia menegaskan, pelayaran perintis dan PSO merupakan amanat Undang-Undang Pelayaran serta menjadi instrumen pemerataan pembangunan. Pemerintah menyediakan subsidi agar masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi laut dengan tarif terjangkau dan mengutamakan keselamatan.
Pada tahun anggaran 2026, Ditjen Perhubungan Laut menggelar PSO untuk angkutan laut kelas ekonomi dan pelayaran perintis. Cakupan program meliputi 107 trayek perintis penumpang, 41 trayek tol laut, 6 trayek kapal ternak, 18 trayek kapal rede, serta 25 trayek PSO kapal penumpang kelas ekonomi.
Pada 2025, Kemenhub sebelumnya mengoperasikan 39 trayek tol laut. Rinciannya, 19 trayek penugasan dengan delapan di antaranya dikelola Pelni, lima trayek oleh PT Djakarta Lloyd, enam trayek oleh ASDP, serta 20 trayek melalui skema pelelangan dengan pola operasional kapal dan titip kontainer.
