KEMENTERIAN Koperasi (Kemenkop) menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumur) setelah masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengambil peran strategis dalam mendampingi koperasi-koperasi yang terdampak bencana agar aktif kembali.
"Kami akan terus melakukan pendampingan khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di tiga wilayah tersebut (Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat), baik koperasi eksisting maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujar Farida yang mewakili Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait pemberdayaan masyarakat pasca bencana Sumatra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (7/1).
Berdasarkan data sementara, koperasi dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih terdampak bencana yaitu di Aceh terdapat 19 koperasi eksisting dan 27 Kopdes/Kel Merah Putih. Kemudian di Sumut sendiri terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes/Kel Merah Putih, dan di Sumbar terdapat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes/Kel Merah Putih.
Farida menjelaskan, percepatan pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya untuk Kopdes/Kel Merah Putih juga menjadi salah satu prioritas pemerintah. Skema padat karya, lanjut dia, akan diterapkan dalam proses pembangunan aset fisik tersebut.
Selain itu, Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi yang sebelumnya memiliki kegiatan usaha produktif. Ia menekankan bahwa peningkatan skill masyarakat akan memperkuat daya saing koperasi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat yang menjadi korban bencana.
"Pendampingan-pendampingan berupa peningkatan skill nantinya akan menjadi bekal pengembangan usaha di koperasi desa," jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana yang sebelumnya menerima pembiayaan. Relaksasi ini berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun, sehingga koperasi memiliki ruang untuk memulihkan usahanya.
Ia berharap, kolaborasi antarkementerian/lembaga ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat agar berjalan sesuai harapan. Ia optimistis bahwa langkah-langkah untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat Sumatra pascabencana dapat dilakukan dengan baik.
"Prinsipnya adalah bagaimana semua kementerian dan lembaga berkolaborasi, berencana, dan melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Sumatra," ucapnya.
Kemenkop juga telah mendirikan posko koperasi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini akan berperan sebagai pusat konsultasi dan untuk membantu koperasi yang terdampak bencana agar segera beroperasi kembali, menyalurkan bantuan logistik (makanan, air bersih), dan pendampingan usaha.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti pentingnya pendataan aset sebagai dasar pemulihan.
"Pendataan aset dan pemulihan aset akan kita dorong melalui pemda agar semakin produktif," ujar Muhaimin.
Ia juga akan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di Sumatra, khususnya yang terdampak bencana, lewat pembentukan Pokja (Kelompok Kerja) Pemberdayaan Pasca Bencana yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga.
Dengan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, Muhaimin optimistis bahwa sinergi pemerintah, filantropi, dan swasta akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi serta meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah terdampak. (Fal/E-1)
