Hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) yang selama satu dekade terakhir tampak solid dalam koalisi perang Yaman kini memasuki fase paling rapuh. Eskalasi militer yang terjadi sejak akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026 menyingkap perpecahan kepentingan yang selama ini tertutup oleh musuh bersama, yakni kelompok Houthi di Yaman utara.
Serangan udara Saudi terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC)-kelompok separatis yang didukung UEA-menjadi sinyal paling nyata bahwa poros Riyadh-Abu Dhabi tidak lagi sejalan dalam memandang masa depan Yaman.
Ketegangan memuncak pada Jumat, 2 Januari 2026, ketika serangan udara Saudi menghantam al-Khashaa di Provinsi Hadramaut, wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Menurut laporan Al Jazeera, sedikitnya tujuh orang tewas dan lebih dari 20 lainnya terluka. Mohammed Abdulmalik, pemimpin STC di Hadramaut, menyebut serangan tersebut secara langsung menargetkan posisi-posisi kelompoknya.
Tidak berhenti di situ, serangan udara juga menyasar Pelabuhan Mukalla, yang oleh Riyadh dituding sebagai jalur masuk pasokan senjata bagi STC-senjata yang, menurut Saudi, berasal dari Uni Emirat Arab.
Langkah militer ini menandai perubahan signifikan sikap Arab Saudi. Untuk pertama kalinya secara terbuka, Riyadh tidak hanya berhadap-hadapan dengan Houthi, tetapi juga menggempur kelompok yang secara nominal masih berada dalam barisan koalisi anti-Houthi.
Tuduhan Saudi terhadap UEA sebagai pemasok senjata bagi separatis selatan memperdalam jurang ketegangan dua kekuatan Teluk tersebut, meskipun Abu Dhabi secara tegas membantah klaim itu.
Hadramaut: Wilayah Kaya, Simbol SensitifHadramaut bukan hanya soal provinsi terluas di Yaman yang mencakup sekitar sepertiga wilayah negara itu. Provinsi ini juga kaya sumber daya minyak dan memiliki arti kultural serta historis yang mendalam bagi Arab Saudi.
Banyak keluarga elite Saudi diketahui memiliki akar genealogis dari Hadramaut, sehingga stabilitas wilayah ini memiliki makna strategis sekaligus simbolik bagi kerajaan.
Ketika STC melancarkan operasi besar-besaran dan berhasil mengambil alih Hadramaut serta Al-Mahra pada awal Desember 2025-dua provinsi yang mencakup hampir setengah wilayah Yaman dan berbatasan langsung dengan Saudi-Riyadh melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan perbatasannya.
Perebutan ini juga dipandang sebagai upaya STC untuk memperluas kontrol teritorial demi mewujudkan agenda jangka panjang, yakni pembentukan negara merdeka di Yaman selatan.
Bagi Arab Saudi, skenario tersebut berbahaya. Yaman selatan yang terfragmentasi, dipimpin aktor separatis bersenjata dan memiliki hubungan erat dengan kekuatan regional lain, berpotensi menciptakan instabilitas permanen di perbatasan selatan kerajaan.
Oleh karena itu, serangan udara Saudi di Hadramaut bukan hanya reaksi militer, melainkan pesan politik bahwa Riyadh tidak akan mentoleransi perubahan sepihak atas peta kekuasaan di Yaman.
Bentrokan di Mukalla dan Dinamika Internal YamanEskalasi berlanjut pada Sabtu, 3 Januari 2026, ketika serangan udara menghantam markas pasukan STC di Kota Mukalla. Saksi mata melaporkan kepulan asap membumbung dari markas Brigade Parshid di barat kota.
Meski belum ada informasi resmi mengenai korban atau pihak yang bertanggung jawab, situasi di lapangan menunjukkan meningkatnya kekacauan di wilayah pesisir Hadramaut.
Di saat yang sama, Pasukan Perlindungan Hadramaut-kelompok bersenjata berbasis suku yang loyal kepada pemerintah Yaman-mengklaim telah merebut sejumlah lokasi militer dari tangan STC.
Mereka mengimbau warga menjauhi area yang masih dikuasai pejuang STC dan menghentikan aksi penjarahan. Gubernur Hadramaut, Salem al-Khanbashi, juga menyerukan perlindungan terhadap aset publik dan pribadi di tengah bentrokan yang meluas.
Pemerintah Yaman mengumumkan bahwa Pasukan Perisai Nasional telah menguasai sepenuhnya wilayah gurun dan lembah Hadramaut dan bergerak menuju wilayah pesisir, termasuk Mukalla. Langkah ini menunjukkan upaya Riyadh dan pemerintah Yaman yang diakui internasional untuk merebut kembali kendali atas provinsi strategis tersebut sekaligus membendung ambisi separatis STC.
Manuver Politik RiyadhDi tengah eskalasi militer, Arab Saudi juga melancarkan manuver diplomatik. Dalam pernyataan resmi pada Sabtu, Kementerian Luar Negeri Saudi menyerukan faksi-faksi selatan untuk menghadiri forum di Riyadh guna "merumuskan visi komprehensif untuk solusi yang adil bagi masalah selatan."
Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden (Presidential Leadership Council/PLC), Rashad al-Alimi, turut mengundang berbagai kelompok dan tokoh Yaman selatan untuk berkumpul di ibu kota Saudi.
Al-Alimi menegaskan pentingnya "keadilan dan sentralitas perjuangan selatan," sembari menolak solusi sepihak atau eksklusif. Pernyataan ini mencerminkan upaya Saudi untuk mengendalikan proses politik Yaman selatan, mencegah STC mendikte arah masa depan wilayah tersebut secara unilateral.
Namun, seruan dialog ini berlangsung di bawah bayang-bayang serangan udara, sehingga memunculkan pertanyaan tentang efektivitasnya. Bagi STC, ajakan Riyadh bisa dibaca sebagai upaya melemahkan posisi tawar mereka setelah keberhasilan militer di lapangan.
Deklarasi Negara Arab SelatanKetegangan semakin tajam ketika STC, pada Jumat 2 Januari 2026, mengumumkan konstitusi pembentukan negara merdeka di Yaman selatan. Pemimpin STC, Aidarous al-Zubaidi, menyatakan bahwa konstitusi tersebut akan berlaku selama dua tahun sebelum digelarnya referendum penentuan nasib sendiri.
Dokumen 30 pasal itu memproklamasikan berdirinya "Negara Arab Selatan" dengan wilayah yang mencakup bekas Republik Demokratik Rakyat Yaman (1967-1990).
Deklarasi ini merupakan langkah paling konkret STC menuju kemerdekaan. Meski dampak praktisnya belum sepenuhnya jelas, pengumuman tersebut berpotensi menghambat upaya mencegah konflik terbuka antara separatis dan faksi-faksi lain dalam koalisi anti-Houthi.
Pemerintah Yaman dengan tegas menolak klaim STC dan kembali menegaskan komitmen terhadap persatuan nasional.
Retaknya hubungan Saudi-UEA di Yaman sejatinya bukan fenomena baru, melainkan akumulasi perbedaan strategi sejak awal perang. Sejak intervensi 2015, Arab Saudi lebih menekankan serangan udara dan mempertahankan keutuhan negara Yaman, sementara UEA fokus membangun jaringan pasukan darat dan milisi lokal di wilayah selatan.
Ketika STC terbentuk pada 2018 dan merebut Aden, perbedaan visi kedua negara Teluk itu mulai terlihat jelas.
Kini, dengan STC menguasai Hadramaut dan Al-Mahra serta mendeklarasikan negara sendiri, perbedaan tersebut berubah menjadi konfrontasi terbuka. Bagi Saudi, Yaman yang terpecah adalah ancaman keamanan regional. Bagi UEA, pengaruh kuat di pelabuhan dan wilayah pesisir selatan Yaman memiliki nilai strategis ekonomi dan geopolitik.
Dinamika ini dapat dijelaskan melalui teori Security Dilemma dan Spiral Model yang dikemukakan Robert Jervis dalam esainya "Cooperation Under the Security Dilemma." Jervis menjelaskan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, tindakan defensif suatu aktor sering kali ditafsirkan sebagai ancaman ofensif oleh aktor lain.
Akibatnya, langkah-langkah yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan justru memicu reaksi balasan yang memperburuk ketidakamanan bersama.
Dalam konteks Yaman, penguatan militer STC di Hadramaut-yang oleh STC dan UEA dianggap sebagai langkah defensif untuk mengamankan wilayah selatan-ditafsirkan Arab Saudi sebagai ancaman strategis terhadap perbatasannya.
Respons Saudi berupa serangan udara dan mobilisasi pasukan kemudian dipersepsikan STC sebagai agresi yang membenarkan proyek pemisahan diri dan konsolidasi militer lebih lanjut.
Inilah yang disebut Jervis sebagai spiral model: ketakutan melahirkan aksi, aksi melahirkan ketakutan yang lebih besar, dan seterusnya, hingga konflik menjadi semakin sulit dikendalikan meskipun tidak ada pihak yang secara eksplisit menginginkan perang terbuka.
Implikasi Regional dan Masa Depan YamanRetaknya hubungan Saudi-UEA di Yaman membawa implikasi serius bagi stabilitas kawasan. Pertama, konflik internal di kubu anti-Houthi melemahkan posisi tawar mereka secara keseluruhan, sekaligus membuka peluang bagi aktor eksternal lain untuk memperluas pengaruh. Kedua, deklarasi kemerdekaan STC berpotensi memicu konflik berkepanjangan antara selatan dan pemerintah pusat, bahkan jika konflik dengan Houthi mereda.
Lebih jauh, eskalasi ini menunjukkan keterbatasan pendekatan militer dalam menyelesaikan konflik Yaman. Selama kepentingan keamanan dipersepsikan secara zero-sum dan saling mencurigai, spiral konflik akan terus berlanjut.
Peristiwa di Hadramaut bukan sekadar episode kekerasan lokal, melainkan cermin dari kegagalan membangun arsitektur keamanan dan politik yang inklusif di Yaman. Retaknya hubungan Arab Saudi dan UEA memperlihatkan bagaimana aliansi berbasis kepentingan jangka pendek mudah runtuh ketika dihadapkan pada dilema keamanan dan ambisi geopolitik yang bertabrakan.
Sebagaimana diperingatkan Robert Jervis, tanpa mekanisme kepercayaan dan komunikasi yang efektif, bahkan sekutu terdekat pun dapat terjebak dalam spiral konflik yang mereka ciptakan sendiri. Dalam konteks Yaman, spiral ini tidak hanya mengancam persatuan negara, tetapi juga stabilitas kawasan Teluk secara lebih luas.
Aji Cahyono. Master of Arts (MA) Bidang Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Founder Indonesian Coexistence.
(rdp/imk)
