Setiap kali banjir datang, negara seperti menemukan kambing hitam baru: pendidikan. Belum lama ini—menyusul banjir di Sumatra dan Aceh—muncul seruan agar guru memasukkan isu lingkungan dan hutan ke dalam pembelajaran, seolah-olah masalahnya terletak pada ruang kelas.
Sebagai guru biologi, saya justru merasa lelah—dan jujur saja, kesal.
Lingkungan hidup bukan materi tambahan. Ia bukan topik musiman yang baru muncul setelah bencana. Dalam biologi kelas X, ekosistem, lingkungan, alih fungsi lahan, hingga dampak aktivitas manusia sudah lama diajarkan.
Di SMP—dan bahkan SD—isu serupa juga hadir dengan bahasa yang disesuaikan usia. Masalahnya bukan pada absennya materi, melainkan pada jurang lebar antara apa yang diajarkan dan apa yang dipraktikkan oleh negara.
Yang membuat resah bukan hanya seruan itu, melainkan cara negara memandang lingkungan. Ketika hutan direduksi menjadi sekadar “pohon”—bahkan sawit pun dianggap setara karena “punya akar dan daun”—kita sedang menyederhanakan krisis yang kompleks. Deforestasi dianggap tidak perlu ditakuti, seolah alam punya daya pulih tanpa batas.
Di ruang kelas, kami mengajarkan bahwa hutan adalah sistem hidup: penyangga air, rumah keanekaragaman hayati, dan penyeimbang iklim. Namun di luar kelas, murid-murid melihat hal sebaliknya. Mereka melihat banjir berulang, sungai tercemar, dan kebijakan yang tampak baik-baik saja dengan semua itu.
Di sinilah kontradiksi itu lahir.
Guru diminta menanamkan kesadaran lingkungan, sementara negara gagal memberi teladan. Kami diminta mengajarkan harapan, di tengah kebijakan yang justru memelihara lupa. Setiap bencana datang, responsnya nyaris selalu sama: darurat, bantuan, pernyataan. Setelah air surut, ingatan ikut surut.
Mengajar biologi di negeri seperti ini sering terasa seperti pekerjaan yang sunyi. Kami berbicara tentang keberlanjutan kepada generasi muda, sementara praktik di lapangan menunjukkan bahwa keberlanjutan adalah kata yang mudah diucapkan, tapi sulit diperjuangkan.
Bukan berarti pendidikan tidak penting—justru sebaliknya. Pendidikan akan selalu menjadi fondasi. Namun, ia tidak bisa dijadikan tameng untuk menutup kegagalan tata kelola lingkungan. Kurikulum tidak akan mampu mengimbangi pembiaran alih fungsi lahan, lemahnya penegakan hukum, dan cara pandang yang menyepelekan ekosistem.
Jika negara benar-benar serius, yang dibenahi bukan hanya silabus, melainkan juga keberpihakan. Bukan hanya apa yang diajarkan guru, melainkan juga apa yang diperlihatkan oleh kebijakan.
Karena pada akhirnya, murid tidak hanya belajar dari buku teks. Mereka belajar dari realitas. Dan di negeri yang gemar lupa ini, tugas terberat guru bukan mengajarkan definisi ekosistem—melainkan menjaga agar harapan tidak ikut tenggelam bersama banjir yang datang setiap tahun.
