FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrat mendadak menjadi sasaran amukan publik usai ikut mendukung wacana Pilkada melalui DPRD.
Bukan tanpa alasan, Partai Demokrat sebelumnya dikenal sebagai pihak yang menyuarakan agar Pilkada tetap digelar secara langsung.
Tidak sedikit juga yang mengungkit cuitan lama Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai perkara ini.
“Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya,” ucap SBY pada 1 Oktober 2014 lalu.
Di tengah perdebatan mengenai polemik tersebut, mantan Komisaris PT Pelni, Dede Budiyarto, mengaku tidak heran.
“Politik itu kepentingan. Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta,” ujar Dede di X @kangdede78 (8/1/2026).
Dikatakan Dede, perubahan sikap dari waktu ke waktu merupakan hal yang lumrah di dunia politik.
Sama seperti ketika Prabowo Subianto menerima jabatan Menteri Pertahanan di periode kedua Jokowi.
“Hari ini berseberangan, besok bisa sejalan,” sebutnya.
Dede bilang, di dunia politik tidak ada istilah lawan maupun kawan yang abadi. Semuanya dibungkus dengan kepentingan pribadi hingga kelompok.
“Di politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi hanya satu, kepentingan,” kuncinya.
Sebelumnya, Jhon Sitorus menyebut bahwa langkah Demokrat merupakan kemunduran serius bagi demokrasi dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi yang selama ini dijunjung tinggi.
“Saya pikir Partai Demokrat itu partai pemberani. Ternyata partai pecundang,” ujar Jhon dikutip pada Rabu (7/1/2026).
Ia menegaskan bahwa dukungan Demokrat terhadap pilkada lewat DPRD berarti menghilangkan hak rakyat untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung.
“Demokrat sekarang mendukung pilkada lewat anggota DPRD. Itu artinya, kita tidak boleh lagi memilih gubernur, bupati, atau wali kota secara langsung. Melainkan lewat anggota DPRD,” sebutnya.
Jhon menggambarkan situasi tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang membuat rakyat hanya menjadi penonton dalam proses politik.
“Jadi DPRD memilih gubernur, dan kita cuma nonton,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyebut sikap Demokrat bertentangan dengan komitmen Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menandatangani Perppu untuk mempertahankan pilkada langsung pada akhir masa jabatannya tahun 2014.
“Itu artinya, Partai Demokrat mengkhianati amanat reformasi dan Perppu yang ditandatangani oleh Pak SBY pada akhir 2014 yang lalu, untuk mempertahankan pilkada secara langsung sebelum beliau pensiun. Ini tradisi,” kata Jhon.
Ia menduga perubahan sikap tersebut dilatarbelakangi kepentingan politik praktis dan kekuasaan.
“Demi jabatan Menko dan iming-iming jabatan Wakil Presiden tahun 2029,” ucapnya.
Jhon bahkan menyinggung posisi SBY yang menurutnya kini tidak lagi berada pada posisi terhormat sebagai penjaga demokrasi.
“Tandatangan SBY yang tadinya terhormat dan mewariskan legacy bagi demokrasi Indonesia, sekarang malah menjadi keset kaki politik bagi AHY dan koalisinya,” sesalnya.
Dalam pandangannya, dukungan Demokrat terhadap pilkada lewat DPRD membuat PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang masih konsisten memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung.
“Dengan dukungan Partai Demokrat ini, artinya Partai PDI Perjuangan satu-satunya yang memperjuangkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung,” kata Jhon.
Ia pun mengajak publik untuk tidak tinggal diam dan membiarkan perjuangan tersebut berjalan sendiri.
“Teman-teman, jangan biarkan Partai PDI Perjuangan berjalan sendirian,” serunya.
Jhon menegaskan, hak memilih pemimpin daerah secara langsung adalah hak rakyat yang tidak boleh dirampas oleh elite politik demi kepentingan koalisi.
“Jangan sampai hak kita satu-satunya untuk menentukan gubernur, bupati, dan wali kota direbut oleh politisi-politisi oportunis yang hanya mementingkan kepentingan koalisinya, bukan masa depan Indonesia,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
