Abdul Kharis Almasyhari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi terhadap pencapaian swasembada pangan yang diumumkan oleh Prabowo Subianto Presiden RI.
Menurutnya, pencapaian ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia.
Dia menyebut bahwa Indonesia yang berhasil tidak mengimpor beras sepanjang 2025 adalah bukti nyata bahwa kapasitas produksi pangan dalam negeri semakin kuat.
“Pencapaian swasembada pangan pada 2025 adalah hal yang patut kita apresiasi. Tidak mengimpor beras sepanjang tahun menunjukkan peningkatan signifikan dalam kapasitas produksi pangan kita,” kata Abdul Kharis dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Pencapaian ini semakin diperkuat dengan laporan dari pemerintah yang menyebutkan bahwa cadangan beras yang dikelola oleh Perum Bulog pada akhir 2025 mencapai lebih dari 3 juta ton, angka tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Abdul Kharis menyatakan bahwa kondisi ini memberi Indonesia posisi yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas pasokan pangan, serta mengendalikan harga pangan di pasar.
Namun, meski mengapresiasi pencapaian tersebut, Abdul Kharis mengingatkan agar keberhasilan swasembada pangan tidak hanya dinilai dari aspek produksi dan cadangan pangan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat, khususnya para petani.
“Keberhasilan swasembada harus dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat. Kita harus pastikan bahwa harga gabah di tingkat petani tetap menguntungkan, sementara harga pangan tetap terjangkau bagi konsumen,” ujarnya.
Dalam pandangannya, swasembada pangan yang sukses harus dapat memastikan kesejahteraan petani dan keberlanjutan pasokan pangan.
Oleh karena itu, ia berharap upaya penguatan pangan nasional tidak hanya berhenti pada beras, tetapi juga pada komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, bawang putih, serta produk-produk protein hewani.
“Fokus kita tidak hanya pada beras, tetapi juga pada komoditas pangan lainnya. Kita harus percepat swasembada jagung, kedelai, dan produk-produk pangan penting lainnya agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi, serta ketahanan pangan kita semakin kokoh,” tambah Abdul Kharis.
Sebagai wakil rakyat, Abdul Kharis menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pangan nasional agar kebijakan yang diambil dapat berjalan secara berkelanjutan, berbasis data yang akurat, dan berpihak pada kesejahteraan petani.
“Komisi IV DPR akan terus mengawasi agar kebijakan pangan ini tidak hanya berfokus pada hasil yang sesaat, tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang yang dapat menguntungkan semua pihak, terutama para petani,” tutup Abdul Kharis.(faz/ham)
