RI Impor Solar 5 Juta Ton pada 2025, Bakal Disetop Mulai Semester II 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan akan menyetop impor BBM solar mulai semester II 2026, setelah mengimpor sekitar 5 juta ton sepanjang tahun 2025.

Bahlil mengatakan, sejak penerapan biodiesel 40 persen (B40), impor solar terus menurun. Dengan begitu, setelah mandatori biodiesel ditingkatkan menjadi 50 persen (B50), Indonesia tidak akan lagi mengimpor solar pada paruh kedua tahun ini setelah uji coba (road test) selesai.

"Impor solar kita di tahun 2024 masih kurang lebih sekitar 8,3 juta ton, kemudian impor kita di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton. Jadi ini akibat dari apa? Program biodiesel kita, B40," ungkapnya saat konferensi pers, Kamis (8/1).

"Insyaallah tolong doakan di tahun 2026 untuk biodiesel B50 sudah dalam uji coba, akan selesai di semester I dan di semester II kita akan melihat insyaallah kalau berhasil, maka kita akan canangkan untuk ke B50," lanjut Bahlil.

Dia melanjutkan, selain karena program B50, wacana ditutupnya keran impor solar lantaran ada proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang akan segera diresmikan dalam waktu dekat. Melalui proyek itu, Kilang Balikpapan akan menjadi kilang dengan kapasitas produksi terbesar di Indonesia, dan Indonesia akan surplus produksi Solar.

"Maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026," tegas Bahlil.

Meski demikian, Bahlil membuka potensi bahwa Indonesia masih akan mengimpor solar khusus untuk jenis cetane number (CN) 51, sementara solar CN 48 dipastikan bisa tetap tersedia dari produksi dalam negeri.

"Solar itu ada dua tipe, tipe 48 ini yang dipakai oleh mobil umum, fasilitas umum, dan tipe 51 ini adalah solar yang kualitas tinggi. Ini biasanya dipakai untuk alat-alat berat di ketinggian dan dingin seperti di Freeport," tuturnya.

Menurutnya, Indonesia belum mampu memproduksi solar CN 51 untuk seluruh kebutuhan industri di dalam negeri saat ini, sehingga importasi masih tetap diperlukan demi keberlangsungan perusahaan.

"Kita sampai dengan hari ini belum cukup untuk kita memproduksi dalam negeri yang Solar 51, untuk solar 51 ini kita masih ada opsi untuk kita melakukan impor dari luar karena kita untuk industri dalam negeri kita belum cukup, kalau tidak nanti industri orang akan tidak bisa berjalan," ungkap Bahlil.

Sepanjang tahun 2025, Bahlil menuturkan dampak dan manfaat ekonomi dari proyek B40 yakni terlihat dari sisi penghematan devisa sebesar Rp 130,21 triliun, lalu pengurangan emisi sebanyak 38,88 juta ton CO2.

"Ini akibat daripada konversi kita ke B40 dan untuk peningkatan nilai tambahnya dari CPO itu sebesar Rp 20,43 triliun. Jadi dari CPO kita tingkatkan menjadi FAME, biodiesel, itulah kemudian ada penambahan nilai tambah," jelas Bahlil.

Sementara untuk rencana penerapan mandatori bioetanol, Bahlil menyebutkan pemerintah masih menggodok peta jalan (roadmap) yang diperkirakan akan selesai dalam waktu yang dekat.

"Kalau etanol pasti teman-teman tanya kapan mulai. Roadmap-nya lagi dibuat, tapi saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori, mungkin 2027-2028. Kita roadmap-nya sebentar lagi akan selesai," tandas Bahlil.