jpnn.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyebut parpolnya menganggap usul pilkada melalui DPRD sebagai upaya mewujudkan demokrasi yang efektif dan membawa kesejahteraan rakyat.
Hal demikian dikatakan Daniel menyikapi temuan terbaru LSI Denny JA yang menyatakan mayoritas publik menolak wacana pilkada melalui DPRD.
BACA JUGA: Penolakan Pilkada Via DPRD Tinggi, Sekjen Golkar Singgung Trauma Orde Baru
"Mekanisme ini merupakan bagian utuh dari prinsip demokrasi, selama dirancang dengan tata kelola yang kuat dan terbuka," kata dia kepada awak media, Kamis (8/1).
Daniel melanjutkan poin yang perlu diperkuat dari pilkada melalui DPRD ialah uji publik kandidat secara terbuka dan rakyat bisa berpartisipasi.
BACA JUGA: Mayoritas Publik Tolak Pilkada via DPRD, PDIP: Terlalu Mahal Cabut Hak Rakyat
Dari situ, kata Daniel, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menilai rekam jejak, kapasitas, dan integritas para calon kepala daerah.
"Dengan begitu, suara publik tetap menjadi faktor penentu dalam proses politik," katanya.
BACA JUGA: Ribuan Honorer Non-database Minta Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, atau...
PKB, ujar Daniel, masih menganggap pilkada melalui DPRD menjadi satu opsi untuk meminimalisasi biaya politik yang sangat mahal.
Menurutnya, PKB membuka ruang dialog untuk membahas isu menekan biaya tinggi dengan mengubah sistem pilkada.
"PKB berpandangan bahwa diskursus ini masih terbuka untuk dikaji lebih dalam, dengan melibatkan publik secara luas," ujarnya.
Dia mengatakan penting membuka dialog agar sistem yang dipilih benar-benar memperkuat demokrasi dan bisa menghadirkan pemimpin berkualitas.
"Mekanisme yang dipilih benar-benar memperkuat demokrasi, menghadirkan pemimpin berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat," katanya.
Sebelumnya, LSI Denny JA mengungkap bahwa 66,1 persen publik menolak wacana pilkada diubah dari langsung menjadi melalui DPRD.
Data tersebut tertuang dalam temuan LSI Denny JA pada 10-19 Oktober 2025 berjudul Mayoritas Publik Menolak Pilkada Oleh DPRD.
LSI Denny JA dalam temuan teranyar juga menyebut responden yang setuju pilkada secara langsung sebesar 28,6 persen dan pihak tak menjawab 5,3 persen.
Adapun, LSI Denny JA melibatkan 1200 responden untuk melaksanakan survei Mayoritas Publik Menolak Pilkada Oleh DPRD.
LSI Denny JA memilih responden berdasarkan metodologi multi-stage random sampling yang diwawancara secara tatap muka kuesioner. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
