Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena menilai pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana dapat mempercepat pemulihan bencana di Sumatera yang mencakup Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
"Ini merupakan inisiatif penting yang menempatkan kepentingan masyarakat terdampak bencana sebagai prioritas utama. Dengan koordinasi yang kuat, kami optimistis proses pemulihan pascabencana dapat dipercepat,” ujar Mahdalena di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, penanganan pascabencana sejatinya memang tidak cukup berhenti pada respons darurat, tetapi harus dilanjutkan dengan program pemulihan yang terarah dan berkelanjutan. Ia menilai keberadaan Pokja Pemberdayaan Pascabencana mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terdampak dengan kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
Ia menambahkan bahwa banjir dan tanah longsor itu telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan, bahkan anggota keluarga. Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan kehadiran negara secara nyata, tidak hanya melalui bantuan darurat, tetapi juga pemulihan jangka menengah dan panjang.
Baca juga: Percepat pulihkan ekonomi Sumatra, Pokja Pemberdayaan dibentuk
Mahdalena menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program pemulihan pascabencana agar bantuan tersalurkan tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan. Ia juga sependapat dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimn Iskandar bahwa tahapan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi harus dimulai dari langkah konkret yang menyentuh langsung sumber penghidupan masyarakat.
“Pemulihan ekonomi warga, termasuk akses pekerjaan, bantuan modal usaha, dan perbaikan infrastruktur dasar, harus menjadi prioritas. Pemulihan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga menguatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak,” kata dia.
Sebelumnya, pemerintah membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan Pascabencana untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana di tiga provinsi di Sumatera.
"Akan bersama-sama mendorong semua program-program yang kita miliki agar Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh segera pulih dan bangkit secara ekonomi. Terkait program dan langkah pemberdayaan pascabencana ini, kita bentuk Pokja Pemberdayaan Pascabencana," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Sinergi filantropi percepat pemulihan pascabencana Sumatra
Pokja tersebut terdiri atas Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian P2MI, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Koperasi, yang dipimpin oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
"Ini merupakan inisiatif penting yang menempatkan kepentingan masyarakat terdampak bencana sebagai prioritas utama. Dengan koordinasi yang kuat, kami optimistis proses pemulihan pascabencana dapat dipercepat,” ujar Mahdalena di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, penanganan pascabencana sejatinya memang tidak cukup berhenti pada respons darurat, tetapi harus dilanjutkan dengan program pemulihan yang terarah dan berkelanjutan. Ia menilai keberadaan Pokja Pemberdayaan Pascabencana mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terdampak dengan kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
Ia menambahkan bahwa banjir dan tanah longsor itu telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan, bahkan anggota keluarga. Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan kehadiran negara secara nyata, tidak hanya melalui bantuan darurat, tetapi juga pemulihan jangka menengah dan panjang.
Baca juga: Percepat pulihkan ekonomi Sumatra, Pokja Pemberdayaan dibentuk
Mahdalena menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program pemulihan pascabencana agar bantuan tersalurkan tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan. Ia juga sependapat dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimn Iskandar bahwa tahapan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi harus dimulai dari langkah konkret yang menyentuh langsung sumber penghidupan masyarakat.
“Pemulihan ekonomi warga, termasuk akses pekerjaan, bantuan modal usaha, dan perbaikan infrastruktur dasar, harus menjadi prioritas. Pemulihan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga menguatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak,” kata dia.
Sebelumnya, pemerintah membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan Pascabencana untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana di tiga provinsi di Sumatera.
"Akan bersama-sama mendorong semua program-program yang kita miliki agar Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh segera pulih dan bangkit secara ekonomi. Terkait program dan langkah pemberdayaan pascabencana ini, kita bentuk Pokja Pemberdayaan Pascabencana," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Sinergi filantropi percepat pemulihan pascabencana Sumatra
Pokja tersebut terdiri atas Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian P2MI, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Koperasi, yang dipimpin oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
