FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada Rabu (7/1/2025) kemarin.
Penggeledahan dilakukan terkait kasus alih fungsi hutan dalam perkara dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang penyidikannya telah diberhentikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sejumlah penyidik yang menyambangi kantor yang dipimpin oleh Raja Juli Antoni ini membawa satu kontainer barang bukti.
Tidak hanya itu, ada pula barang bukti lain berbentuk dua bundel map merah yang semuanya diangkut ke kendaraan milik Kejagung.
Terkait ramainya penggeladahan kantornya, pihak Kemenhut telah angkat suara.
Pihaknya menyebut kedatangan rombongan Kejagung untuk pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan.
Terutama untuk hutan lindung dibeberapa daerah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi di Jakarta menyebut data tersebut merupakan data masa lalu bukan terjadi di Kabinet Merah Putih.
“Kehadiran penyidik Kejaksaan Agung dimaksudkan untuk pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan, khususnya hutan lindung di beberapa daerah yang terjadi pada masa lalu dan bukan pada periode Kabinet Merah Putih saat ini,” ujarnya dikutip Rabu (8/1/2026).
Kemenhut pun enggan menyebut kegiatan tersebut sebagai penggeledahan melainkan pencocokan data. (Elva/Fajar).
