Tito Karnavian juga menyiapkan opsi bagi warga yang tidak mau direlokasi dengan bantuan uang tunai.
IDXChannel—Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan ada 25 desa di Aceh dan Sumatera Utara hilang tersapu banjir bandang dan longsor. Pemerintah juga menyiapkan solusi relokasi bagi warga yang desanya hilang.
“Ya, kalau hilangnya itu memang sudah tidak bisa lagi, otomatis kan harus direlokasi. Mereka harus dipindahkan, kita akan tentu harus nyari tempat untuk relokasi desa itu,” kata Tito dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (8/1/2026).
Selain relokasi, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatera itu juga menyiapkan solusi lain untuk warga. Yakni pemerintah akan memberikan Rp60 juta untuk membangun rumah tinggalnya secara pribadi.
“Bisa saja yang bersangkutan tidak ingin relokasi, tetapi dia pindah ke tempat yang dia pilih sendiri. Kalau yang dipilih sendiri, otomatis dia akan diberikan biaya indeksnya kalau membangun sendiri, ya, Rp60 juta diberikan," sambungnya.
Tak hanya mendapatkan subsidi Rp60 juta, warga yang memilih untuk tidak direlokasi juga akan dimasukkan dalam daftar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Juga tambahan Rp3 juta untuk perabotan dan Rp5 juta untuk perekonomian.
Usulan ini, kata Tito, masih dalam pendataan agar penyaluran bisa tepat sasaran.
“Ada saran juga dimasukkan dalam daftar PKH setidaknya enam bulan. PKH artinya bantuan langsung tunai selama enam bulan. Nah, ini sedang dalam pendataan oleh kita," sambungnya.
Tito menjelaskan lokasi desa yang hilang pasca banjir bandang memang rawan bencana secara geologis. Maka dari itu pemerintah tidak menyarankan agar warga kembali membangun tempat tinggal di area yang sebelumnya hilang.
“Kan, hilangnya itu bisa saja terjadi longsor atau terjadi banjir bandang, kemudian sudah kering. Tapi kalau kembali ke situ lagi, mungkin kalau ada kejadian lagi, mudah-mudahan nggak, bisa rawan lagi,” tuturnya.
Hunian Sementara Ditargetkan Rampung Tiga BulanPemerintah akan mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang desanya hilang pasca banjir bandang dan longsor di Aceh dan Sumatera. Mendagri Tito Karnavian menargetkan huntara akan rampung selama tiga bulan.
“Relokasi ini memerlukan tempat, memerlukan waktu juga untuk prosesnya. Jadi kalau kita tentunya ingin secepat mungkin koordinasi dilakukan. Kalau bisa sebelum tiga bulan, tiga bulan kita lakukan,” ujar Tito dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (8/1/2026).
Sambil membangun huntara, pemerintah juga akan melaksanakan pembangunan hunian tetap (huntap). Salah satu dana untuk pembangunan huntap bisa diperoleh dari APBN.
“Sambil paralel dengan itu pembangunan hunian tetap. Huntap ada tiga skema. Pertama melalui APBN, itu nanti koordinator utamanya menteri PKP didukung oleh Danantara dan juga ada yang gotong royong,” ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menuturkan, penentuan lokasi Huntap akan dikaji mendalam agar kedepannya hunian baru tersebut minim terdampak bencana.
“Tempat (huntap) ini juga akan ada asesmennya dari kementerian terkait dan jaminan bahwa tempat-tempat atau relokasi rumah-rumah yang baru ini memang dipandang dan diyakini atas asesmen dari kementerian lembaga terkait itu aman,” kata Richard.
Diaa menambahkan penanganan bencana kini telah fokus pada tahap pemulihan, dengan melakukan pembersihan terhadap area yang terdampak melalui pendekatan door to door.
“Berangkat dari door-to-door itulah maka ada sekolah-sekolah kedinasan, kemudian nanti dari ada Taruna dari Akmil, AU, AL dan juga Akpol yang akan laksanakan Latsitarda, inilah nanti yang akan dilaksanakan door-to-door fasenya,” ucapnya.
(Nadya Kurnia)
.jpg)
