- Partai Gerindra menegaskan tidak mempengaruhi perubahan sikap Partai Demokrat mendukung Pilkada melalui DPRD.
- Perubahan sikap Demokrat merupakan urusan internal dan hasil kajian atas evaluasi Pilkada langsung selama satu dekade.
- Demokrat berpendapat biaya politik tinggi pada Pilkada langsung memicu korupsi dan PSU masif di 2024.
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada campur tangan Gerindra untuk membujuk Partai Demokrat hingg membuat sikap mereka soal Pilkada bergeser, dari mendukung Pilkada langsung berbelok jadi ikut mendorong sistem pemilihan via DPRD.
Menurut Pras, keputusan Partai Demokrat tersebut menjadi urusan internal masing-masing partai.
"Itu sikap masing-masing partai," ucap Pras di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Dia menegaskan sekaligus perubahan sikap Partai Demokrat tersebut tidak ada hubungannya dengan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra) dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Ia memastikan pertemuan kedua tokoh itu tidak mendiskusikan tentang sistem pemilihan kepala daerah.
"Tidak, akhir tahun kemarin tanggal 28 itu, tidak ada," kata Pras.
Sementara, bagaimana sikap Gerindra perihal keputusan Partai Demokrat, Pras menegaskan tidak ada masalah. Menurutnya perubahan haluan Demokrat itu atas kajian yang sudah dilakukan internal.
"Ya kalau kita pasti menghormati ya pandangan setiap partai masing-masing kan. Pasti tidak mungkin juga memutuskan tanpa melakukan perhitungan atau melakukan kajian-kajian," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf menegaskan bahwa perubahan sikap ini bukan berarti Demokrat berbalik arah tanpa alasan, melainkan bentuk respons terhadap dinamika politik dan evaluasi atas pelaksanaan Pilkada selama satu dekade terakhir.
Baca Juga: Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya
"Tidak bisa dibilang berbalik pikiran ya, tetapi politik itu dinamis, tiap periode punya masanya, dan 10 tahun ini ketika kita sudah melaksanakan Pilkada terbuka, pada kenyataannya ini juga berdasarkan data yang ada bahwa tidak berarti kepala daerah-kepala daerah hasil pilihan terbuka itu ternyata mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di masyarakatnya dengan baik,” ujar Dede kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Menurutnya, mahalnya biaya politik dalam Pilkada langsung menjadi pemicu utama munculnya berbagai masalah, termasuk maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah.
“Mengapa? Karena memang biaya politik makin mahal, cost untuk Pilkada makin tinggi sekali, dan terjadi politik uang yang sangat-sangat masif yang menyebabkan banyaknya kepala daerah kemudian berurusan dengan penegak hukum karena tadi bermain-main dengan anggaran,” jelasnya.
Ia juga menyoroti banyaknya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2024 sebagai bukti nyata dampak negatif dari politik uang yang masif di lapangan.
Dede berpendapat bahwa pemilihan melalui DPRD tetap konstitusional dan demokratis. Menurutnya, undang-undang memberikan ruang bahwa Pilkada bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan.
“Penyelenggaraan Pilkada secara undang-undang itu harus dilakukan secara demokratis. Demokratis itu bisa terbuka secara langsung, bisa juga tertutup. Tertutup artinya apa? Dipilih oleh DPRD karena itu bagian dari perwakilan. Oleh karena itu tidak melanggar undang-undang, dan kita bisa mencoba dengan tujuan melakukan efisiensi penghematan terhadap alokasi anggaran,” tuturnya.
