Dalam satu dekade terakhir, kelas menengah kerap disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Konsumsi kelompok ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan optimisme pembangunan. Namun, di balik narasi makro yang terlihat relatif stabil, muncul pertanyaan mendasar: apakah kelas menengah Indonesia benar-benar bertahan, atau justru perlahan mengalami penurunan kelas sosial?
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 kelompok kelas menengah bersama masyarakat yang mendekati kelas menengah mencakup sekitar 66,35 persen dari total populasi Indonesia. Lebih dari itu, BPS mencatat kelompok ini menyumbang hingga 81,49 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional. Angka tersebut menegaskan posisi strategis kelas menengah sebagai pilar utama perekonomian domestik.
Namun, dominasi konsumsi ini tidak serta-merta mencerminkan ketahanan ekonomi rumah tangga kelas menengah. Besarnya peran dalam mendorong konsumsi justru berjalan beriringan dengan meningkatnya tekanan struktural di tingkat rumah tangga. Kenaikan biaya hidup, ketergantungan pada pendapatan tetap, serta terbatasnya ruang tabungan membuat stabilitas ekonomi kelas menengah semakin rentan terhadap guncangan, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan kelas menengah tidak hanya perlu dibaca dari kontribusinya terhadap konsumsi agregat, tetapi juga dari daya tahannya dalam menghadapi tekanan biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan pasca pandemi. Tanpa penguatan perlindungan ekonomi di level rumah tangga, kontribusi besar kelas menengah berisiko tidak berkelanjutan.
Kelas Menengah dalam Definisi, Rentan dalam Praktik
Secara statistik, kelas menengah Indonesia berada pada posisi yang relatif aman. Kelompok ini umumnya didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita bulanan berada pada kisaran 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan nasional.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan per kapita Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar Rp595.242 per bulan. Dengan demikian, pengeluaran kelas menengah berada pada rentang sekitar Rp2,08 juta hingga Rp10,12 juta per kapita per bulan, sebagaimana juga dirujuk dalam World Bank Macro Poverty Outlook.
Definisi tersebut secara statistik menempatkan kelas menengah jauh di atas garis kemiskinan. Namun, di balik angka agregat tersebut, struktur ekonomi rumah tangga menunjukkan kondisi yang jauh lebih rapuh. Ketahanan kelas menengah tidak semata ditentukan oleh jaraknya dari garis kemiskinan, melainkan oleh stabilitas pendapatan, kepemilikan aset, dan kemampuan menghadapi guncangan ekonomi.
Data distribusi sosial ekonomi menunjukkan hanya sekitar 17,25 persen penduduk Indonesia yang benar-benar berada dalam kategori kelas menengah. Sementara itu, hampir separuh penduduk-sekitar 49,29 persen-masih berada dalam kelompok aspiring middle class, yakni mereka yang pengeluarannya hanya berkisar 1,5 hingga 3,5 kali garis kemiskinan. Kelompok ini berada sedikit di atas ambang kemiskinan dan memiliki aspirasi naik kelas, tetapi dengan bantalan ekonomi yang sangat tipis.
Komposisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas rumah tangga Indonesia masih berada di lapisan ekonomi yang rentan. Ketergantungan pada pendapatan aktif bulanan masih tinggi, sementara kepemilikan aset produktif dan tabungan jangka panjang relatif terbatas. Dalam situasi seperti ini, kenaikan biaya hidup, kehilangan pekerjaan, atau guncangan ekonomi kecil sekalipun dapat dengan cepat mendorong rumah tangga turun kembali ke kelompok rentan atau bahkan miskin.
Kondisi tersebut menempatkan kelas menengah Indonesia pada posisi yang ambigu. Mereka tidak lagi dikategorikan miskin secara statistik, tetapi juga belum sepenuhnya aman secara ekonomi. Kerentanan struktural inilah yang kerap luput dari perhatian kebijakan, terutama ketika keberhasilan pembangunan lebih banyak dibaca melalui penurunan angka kemiskinan dan peningkatan konsumsi agregat, tanpa melihat daya tahan ekonomi rumah tangga di baliknya.
Inflasi dan Biaya Hidup: Tekanan yang Bersifat Struktural
Di tingkat makro, inflasi Indonesia masih terlihat terkendali. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan pada Desember 2025 sebesar 2,92 persen (year-on-year). Angka ini kerap dibaca sebagai sinyal stabilitas harga. Namun, bagi rumah tangga kelas menengah, inflasi agregat tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan tekanan biaya hidup yang dirasakan sehari-hari.
Sumber utama tekanan justru berasal dari harga kebutuhan pokok, terutama pangan. Secara historis, inflasi pangan di Indonesia dikenal jauh lebih volatil dibandingkan inflasi umum, dengan rata-rata mencapai 10,58 persen dalam periode 1997-2025. Volatilitas ini membuat pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk konsumsi esensial, rentan mengalami lonjakan dalam waktu singkat, bahkan ketika inflasi headline terlihat moderat.
Kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar itu perlahan mengubah struktur pengeluaran rumah tangga kelas menengah. Porsi belanja kebutuhan esensial cenderung meningkat, sementara ruang fiskal untuk tabungan, rekreasi, dan investasi jangka panjang kian menyempit. Fenomena ini mencerminkan tekanan tersembunyi: rumah tangga masih mampu bertahan secara konsumsi, tetapi dengan mengorbankan kapasitas akumulasi aset dan perlindungan keuangan di masa depan.
Tekanan ini diperparah oleh pertumbuhan pendapatan yang tidak sejalan dengan kenaikan biaya hidup. Rata-rata upah buruh pada Agustus 2025 tercatat sebesar Rp3,33 juta per bulan, hanya tumbuh sekitar 1,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan upah ini berada di bawah inflasi kebutuhan dasar, sehingga secara riil daya beli kelas menengah mengalami erosi.
Ketimpangan antara kenaikan harga dan pertumbuhan pendapatan ini bukan bersifat sementara. Dalam jangka menengah, tekanan yang terakumulasi berpotensi melemahkan ketahanan ekonomi rumah tangga kelas menengah secara gradual. Tanpa adanya bantalan pendapatan tambahan atau instrumen perlindungan yang memadai, stabilitas kelas menengah menjadi semakin rapuh, meskipun indikator makroekonomi masih tampak relatif stabil.
Utang sebagai Mekanisme Bertahan
Dalam situasi di mana pendapatan riil tertekan, rumah tangga kelas menengah semakin mengandalkan utang untuk mempertahankan pola konsumsi. Data OJK menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit konsumtif pada 2025 masih berada pada kisaran 7,4 persen hingga 8 persen pada pertengahan tahun, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan ekspektasi awal. Stabilitas ini berjalan beriringan dengan melemahnya daya beli serta meningkatnya kehati-hatian sektor perbankan, yang mencerminkan bahwa konsumsi tidak sepenuhnya didorong oleh ekspansi pendapatan, melainkan oleh mekanisme pembiayaan.
Pada saat yang sama, Bank Indonesia mencatat proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi mencapai 75,1 persen pada September 2025, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini terjadi lintas kelompok pengeluaran, termasuk rumah tangga dengan pendapatan menengah hingga atas. Temuan itu mengindikasikan ruang untuk menabung semakin menyempit, meskipun secara agregat rasio tabungan terhadap pendapatan relatif stagnan di kisaran 13,7 persen.
Fenomena ini tidak dapat dibaca secara simplistik sebagai perilaku konsumsi berlebihan. Dalam banyak kasus, utang berfungsi sebagai instrumen penyangga untuk memenuhi kebutuhan esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup yang terus meningkat. Namun, ketika rasio cicilan utang terhadap pendapatan berada di kisaran 11,2 persen, risiko kerentanan struktural menjadi semakin nyata, terutama bagi rumah tangga yang berada di batas bawah kelas menengah.
Ketergantungan pada utang pada akhirnya menciptakan ilusi stabilitas jangka pendek. Konsumsi tetap terjaga, tetapi fondasi keuangan rumah tangga menjadi semakin rapuh. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mendorong proses downward mobility, di mana guncangan kecil, baik kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, maupun tekanan kesehatan, cukup untuk mendorong rumah tangga kelas menengah turun ke kelompok rentan.
Perumahan, Pendidikan, dan Kesehatan: Stabilitas yang Kian Mahal
Kepemilikan rumah selama ini menjadi indikator kemapanan kelas menengah. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga aset utama yang mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga. Namun, akses terhadap hunian layak semakin menantang.
Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia kuartal III‑2025, harga rumah hanya tumbuh 0,84 persen secara tahunan, lebih lambat dibanding kuartal II‑2025 (0,90 persen), dan jauh di bawah pertumbuhan dua digit pada kuartal III‑2024 sebesar 10,37 persen. Pertumbuhan total nilai KPR juga melambat menjadi 7,39 persen, sementara suku bunga KPR justru meningkat menjadi 7,45 persen per tahun.
Sebagian besar rumah tangga kelas menengah mengandalkan pembiayaan jangka panjang melalui KPR, yang menyerap sekitar 30 persen dari pendapatan bulanan menurut aturan konservatif. Sementara itu, sebagian pakar menyarankan batas ini dinaikkan menjadi 40 persen untuk menyesuaikan dengan biaya hidup saat ini. Pangsa pembelian rumah primer melalui KPR mencapai 74,41 persen, sedangkan pembayaran tunai bertahap dan tunai masing-masing 17,00 persen dan 8,59 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meski rumah masih dapat diakses, stabilitas ekonomi rumah tangga menjadi lebih sensitif terhadap fluktuasi pendapatan, perubahan suku bunga, maupun biaya hidup lainnya. Dalam praktiknya, rumah tangga kelas menengah harus menyeimbangkan antara kemampuan membayar cicilan, biaya utilitas, dan tabungan, agar kepemilikan rumah tidak menjadi beban yang mengurangi fleksibilitas keuangan.
Tekanan serupa juga muncul dari sektor pendidikan dan kesehatan, dua komponen yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen mobilitas sosial. Data menunjukkan bahwa inflasi tahunan di sektor pendidikan pada Desember 2025 tercatat 1,22 persen, dengan kenaikan tertinggi pada pendidikan dasar dan anak usia dini mencapai 3,12 persen.
Biaya tahunan pendidikan di sekolah dasar berada di kisaran Rp 4,5 juta, sementara sekolah menengah atas sekitar Rp 10-11 juta. Dengan pendapatan rata-rata masyarakat kelas menengah sekitar Rp 3,3 juta per bulan, kemampuan menabung untuk pendidikan hanya sebesar Rp 435 ribu per bulan, sehingga ruang belanja lainnya sangat terbatas.
Sementara itu, pengeluaran kesehatan yang harus ditanggung langsung oleh rumah tangga (out-of-pocket/OOP) juga terus meningkat. Rata-rata OOP biaya kesehatan per kapita pada 2025 mencapai Rp 20.018 per bulan, naik dibanding 2024 (Rp 18.469) dan 2023 (Rp 19.436). Perbedaan signifikan terlihat antara wilayah perkotaan dan perdesaan; OOP per kapita di perkotaan sebesar Rp 23.228, sedangkan di perdesaan hanya Rp 15.302.
Perbedaan juga tampak berdasarkan tingkat kesejahteraan (status ekonomi): kuintil kelima mengeluarkan Rp 55.601, lebih dari 10 kali lipat kuintil pertama yang hanya Rp 5.158. Provinsi dengan pengeluaran kesehatan tertinggi adalah DKI Jakarta (Rp 35.164 per kapita per bulan), dengan biaya preventif dan obat masing-masing Rp 7.899 dan Rp 15.265 per bulan, sementara OOP tertinggi untuk pelayanan kuratif terdapat di Bali (Rp 16.532 per kapita per bulan).
Dalam praktiknya, satu kejadian sakit serius atau kebutuhan pendidikan mendadak sering kali cukup untuk menguras tabungan rumah tangga. Situasi ini menjelaskan mengapa sebagian kelas menengah dapat dengan cepat tergelincir ke kelompok rentan ketika menghadapi guncangan, bahkan tanpa adanya krisis ekonomi makro. Kerentanan ini bersifat struktural, lahir dari kombinasi tingginya biaya sosial dan keterbatasan mekanisme perlindungan, bukan semata akibat lemahnya perencanaan keuangan individu.
Aspiring Middle Class: Ketahanan Rumah Tangga di Tengah Tekanan Ekonomi
Di bawah kelompok kelas menengah mapan, terdapat lapisan besar masyarakat yang dikenal sebagai aspiring middle class. Badan Pusat Statistik mencatat, kelompok ini mencakup sekitar 49,29 persen dari total penduduk Indonesia atau setara 138,31 juta jiwa pada 2024. Mereka berada sedikit di atas garis kemiskinan, memiliki aspirasi kuat untuk naik kelas, namun sekaligus menghadapi risiko tinggi untuk kembali tergelincir ke kelompok rentan ketika terjadi guncangan ekonomi.
Kerentanan itu terlihat dari kinerja konsumsi mereka yang relatif lemah. Bank Dunia mencatat pertumbuhan konsumsi kelompok aspiring middle class hanya sekitar 1,3 persen per tahun sepanjang 2019-2024. Angka ini tertinggal dibandingkan kelompok 40 persen terbawah yang tumbuh 2-3 persen per tahun berkat bantuan sosial, maupun 10 persen teratas yang mencatat pertumbuhan konsumsi sekitar 3 persen. Perlambatan ini menunjukkan secara riil, daya beli rumah tangga calon kelas menengah semakin tertekan.
Padahal, peran kelompok ini sangat krusial bagi perekonomian. Secara agregat, kelas menengah dan calon kelas menengah menyumbang sekitar 81,49 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional. Dengan kontribusi sebesar itu, pelemahan daya beli aspiring middle class berpotensi langsung menahan laju pertumbuhan ekonomi dan memperlebar ketimpangan sosial.
Di sisi lain, kebijakan perlindungan sosial selama ini masih lebih banyak menyasar kelompok miskin melalui bantuan tunai dan subsidi. Pendekatan ini memang penting, tetapi belum cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga kelas menengah dan calon kelas menengah. Data BPS menunjukkan, jumlah kelas menengah justru menyusut dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.
Pada saat yang sama, mayoritas pekerja masih terkonsentrasi di sektor berproduktivitas rendah seperti perdagangan, pertanian, jasa, serta manufaktur dengan nilai tambah terbatas. Kondisi ini membuat pendapatan rumah tangga relatif stagnan dan rentan terhadap kenaikan biaya hidup.
Dalam konteks tersebut, ekosistem keuangan syariah mulai dilihat sebagai salah satu alternatif solusi yang lebih dekat dengan kebutuhan rumah tangga. Data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menunjukkan, hingga September 2025, total aset keuangan syariah telah mencapai Rp12.698 triliun, tumbuh 26,4 persen secara tahunan, dengan pangsa pasar sekitar 30,9 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh pasar modal syariah yang mencatat kenaikan aset 29 persen (YoY), diikuti perbankan syariah dengan aset Rp1.006 triliun (tumbuh 9,4 persen YoY) serta IKNB syariah sebesar Rp407,47 triliun (tumbuh 6,7 persen YoY).
"Instrumen keuangan syariah menyediakan cara pengelolaan risiko yang lebih adil dan transparan bagi rumah tangga," ujar Syamsul Maarif, peneliti KNEKS, dalam keterangannya, dikutip Jumat (21/11/2025). Menurut dia, produk seperti tabungan syariah, pembiayaan berbasis murabahah atau mudharabah, hingga sukuk ritel dapat membantu keluarga kelas menengah menjaga likuiditas, mengelola utang secara lebih hati-hati, sekaligus tetap melakukan investasi produktif.
Dengan dukungan instrumen yang tepat, rumah tangga aspiring middle class tidak hanya mampu bertahan menghadapi tekanan konsumsi jangka pendek, tetapi juga menjaga peluang mobilitas sosial dalam jangka panjang. Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, penguatan ketahanan di level household menjadi kunci-bukan hanya untuk menyelamatkan kelas menengah, tetapi juga untuk menjaga fondasi pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih inklusif.
(miq/miq)
