REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sidkon Djampi menekankan pentingnya political will organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam menjaga keberlangsungan ekosistem media di Jawa Barat.
Meski pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah rampung, menurutnya perhatian terhadap industri media tidak boleh berhenti. Dirinya mendorong adanya komitmen nyata dalam penganggaran kerja sama dengan lembaga penyiaran.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Karena pembahasan APBD sudah diputuskan, saya berharap fokusnya bukan pada angka, tetapi political will atau iktikad baik dalam penganggaran bagi teman-teman lembaga penyiaran di Jawa Barat,” ujar Sidkon kepada wartawan setelah selesai rapat di badan anggaran DPRD Jabar, Kamis (8/1/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya, sektor media sangat bergantung pada pendapatan iklan untuk menjaga keberlangsungan operasional. Bahkan, lebih dari separuh pendapatan media disebut berasal dari belanja iklan, termasuk dari pemerintah daerah.
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
“Saya pernah mendapat informasi, lebih dari 60 persen kehidupan media ditopang iklan. Karena itu, saya mendorong agar hasil evaluasi tahunan bersama KPID dapat ditindaklanjuti dalam bentuk penganggaran,” kata Sidkon.
Sidkon berharap ke depan sinergi antara OPD dan media di Jawa Barat bisa semakin diperkuat, tidak hanya untuk mendukung keberlanjutan industri media, juga demi menjaga kualitas informasi publik.
Sebelumnya, Sidkon sempat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Senin (5/1/2026). Dalam forum tersebut, ia menyuarakan aspirasi dari pelaku media dan lembaga penyiaran di Jawa Barat.
“Interupsi pimpinan, saya ingin menyampaikan aspirasi dari teman-teman media penyiaran. Seperti kita ketahui, terdapat 457 lembaga penyiaran yang tergabung dalam asosiasi dan berharap mendapat perhatian,” ujar Sidkon di hadapan sidang paripurna.
Ia juga mengusulkan, skema belanja media dapat diakomodasi secara lebih merata pada setiap perangkat daerah pada tahun anggaran 2026. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap ekosistem lembaga penyiaran di Jawa Barat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengarahkan aspirasi tersebut kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan serta Sekretaris Daerah Herman Suryatman yang hadir dalam rapat paripurna.
“Aspirasi ini langsung didengar Wakil Gubernur dan Sekda. Insya Allah akan kami ingatkan,” kata Iswara.
