Wamenkeu Thomas Djiwandono mengungkapkan total pembiayaan yang ditarik hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp744 triliun.
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan anggaran sepanjang 2025 lebih tinggi dibandingkan nilai defisit yang terjadi. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono, mengungkapkan bahwa total pembiayaan yang ditarik hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp744 triliun.
Angka tersebut setara dengan 102,8 persen dari target awal yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun. Penarikan dana yang melampaui angka defisit riil (Rp695,1 triliun) ini menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
"Pembiayaan APBN total realisasi 31 Desember Rp744 triliun," kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Jumlah pembiayaan yang ditarik lebih besar dari kebutuhan untuk menutup defisit anggaran yang sebesar 2,92 persen dari PDB, pemerintah mencatatkan SiLPA senilai Rp48,9 triliun.
Angka cadangan kas ini terpantau lebih tinggi dibandingkan posisi SiLPA pada akhir 2024 yang sebesar Rp45,7 triliun.
Kelebihan pembiayaan ini berfungsi sebagai bantalan fiskal (buffer) untuk menjaga likuiditas pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di awal tahun anggaran 2026.
Secara komposisi, sumber pembiayaan APBN 2025 didominasi oleh penarikan utang baru, namun realisasinya masih terkendali di bawah pagu anggaran yakni Pembiayaan Utang dengan realisasi sebesar Rp736,3 triliun, atau mencapai 94,9 persen dari target pagu sebesar Rp775,9 triliun.
Sementara itu, Pembiayaan Non-Utang tercatat sebesar Rp7,7 triliun. Hasil ini tergolong sangat tinggi karena dalam asumsi awal APBN, sektor non-utang diproyeksikan menjadi pengurang (minus) sebesar Rp159,7 triliun.
Meskipun defisit melebar ke angka Rp695,1 triliun, melewati target awal UU APBN yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB, pemerintah menegaskan bahwa strategi pembiayaan tetap dijalankan secara terukur.
Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan tanpa terkendala masalah likuiditas kas negara.
(Febrina Ratna Iskana)
