Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia kini berada di ambang ketidakpastian keamanan global. Perjanjian New START, kesepakatan pengendalian senjata nuklir terakhir yang tersisa antara Amerika Serikat dan Rusia, dijadwalkan akan berakhir dalam hitungan minggu, tepatnya pada 5 Februari mendatang.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai masa depan pembatasan senjata pemusnah massal tersebut. Kedua negara berkekuatan nuklir terbesar ini masih disibukkan oleh ketegangan akibat perang di Ukraina, sehingga negosiasi mengenai perjanjian penerus praktis terhenti.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengajukan proposal pada September lalu agar kedua belah pihak sepakat memperpanjang batasan New START selama 12 bulan ke depan. Perjanjian ini membatasi jumlah hulu ledak nuklir yang dikerahkan maksimal 1.550 unit untuk masing-masing negara.
Namun, Presiden AS Donald Trump belum memberikan jawaban formal. Para analis keamanan di Barat kini terbelah; di satu sisi, menerima tawaran Putin akan memberikan waktu tambahan untuk negosiasi. Di sisi lain, langkah ini dikhawatirkan memberi celah bagi Rusia untuk terus mengembangkan senjata canggih di luar cakupan perjanjian, seperti rudal jelajah Burevestnik dan torpedo Poseidon.
Mantan perencana pertahanan AS, Greg Weaver, mencatat bahwa Rusia telah menolak inspeksi timbal balik sejak 2023. Weaver menilai bahwa menyetujui usulan Putin tanpa jaminan kuat justru akan mengirimkan sinyal lemah kepada China bahwa AS tidak akan meningkatkan kekuatan nuklirnya meski Beijing sedang melakukan modernisasi militer besar-besaran.
Berdasarkan data terbaru dari Federasi Ilmuwan Amerika (FAS), dominasi kekuatan nuklir dunia saat ini masih terkonsentrasi di tangan Washington dan Moskow, yang secara kumulatif menguasai hampir 87% dari total seluruh hulu ledak nuklir di planet ini. Rusia diperkirakan memiliki persediaan sebanyak 5.459 hulu ledak, sementara Amerika Serikat menyusul ketat dengan 5.177 hulu ledak.
Namun, fokus keamanan global kini mulai bergeser ke arah China yang tengah melakukan akselerasi program nuklir secara masif. Saat ini, China diperkirakan memiliki sekitar 600 hulu ledak, namun Pentagon memprediksi jumlah tersebut akan melonjak tajam hingga melampaui 1.000 unit pada tahun 2030 mendatang.
Mantan negosiatir nuklir Soviet dan Rusia, Nikolai Sokov, memperingatkan bahwa upaya membentuk perjanjian nuklir multilateral baru dalam situasi saat ini hampir menemui jalan buntu. "Ini akan memakan waktu selamanya," ujar Sokov dalam wawancara telepon.
Selain isu China, Rusia kini menuntut agar kekuatan nuklir anggota NATO lainnya, seperti Inggris dan Prancis, juga dimasukkan ke dalam meja perundingan. Tuntutan ini ditolak mentah-mentah oleh kedua negara tersebut.
Mengingat kompleksitas negosiasi perjanjian baru, Sokov menyarankan agar fokus utama saat ini dialihkan pada pengurangan risiko perang nuklir yang terjadi karena kecelakaan atau salah paham.
Saat ini, hanya Rusia dan AS yang memiliki saluran komunikasi "hotline" 24 jam untuk krisis nuklir. Sokov menyoroti bahwa markas besar NATO maupun ibu kota negara-negara Eropa lainnya tidak memiliki jalur komunikasi khusus dengan Moskow.
"Prioritas nomor satu adalah pengurangan risiko dan pembangunan kepercayaan," tambah Sokov.
(tps/luc)
