Defisit APBN 2025 Nyaris Tembus Batas Aman, Mardani Ali Sera: Pak Purbaya Perlu Didoakan…

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengomentari kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Setelah dikabarkan nyaris menyentuh angka 3 persen.

“Angka 2.92% defisit nyaris menyentuh angka keramat 3% seperti diamanatkan UU Keuangan Negara tentang maksimal defisit,” kata Mardani dikutip dari unggahannya di X, Kamis (8/1/2025).

Apalagi, kata Mardani, hal itu terjadi di tengah penekanan anggaran. Seperti biaya bencana dalam negeri.

“Di tengah tekanan biaya pemulihan bencana dalam negeri, plus peluang naik harga minyak yang memperbesar defisit ditambah ekspor yang masih terkendala,” ujarnya.

“Tekanan APBN di 2026 mesti waspada,” tambahnya.

Karenanya, Mardani mengatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa perlu didoakan.

“Pak Purbaya perlu didoakan bisa memberi stimulus yang menggerakkan ekonomi dalam negeri plus quality spending ditambah perbaikan proses birokrasi dan terus perangi korupsi,” ucapnya.

“Harapannya ICOR kita kembali bisa di bawah 5%,” sambungnya.

Adapun kabar defisit APBN itu disampaikan Purbaya. Dia mengatakan APBN 2025 mencetak defisit menjadi Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025.

Realisasi defisit itu melebar dari target awal 2,53 persen pada APBN 2025 dan proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, dan hampir menyentuh ambang batas defisit yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 3 persen.

“Walau melembung, kami pastikan di bawah 3 persen,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis.

Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.

Realisasi penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.217,9 triliun atau setara 89 persen dari target Rp2.490,9 triliun.

Rinciannya, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau setara 87,6 persen dari target Rp2.189,3 triliun. Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target Rp301,6 triliun.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp534,1 triliun triliun atau 104 persen dari target Rp513,6 triliun. Sementara penerimaan hibah tercatat sebesar Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target Rp600 miliar.

Dari sisi belanja negara, realisasi sementara tercatat sebesar Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target Rp3.621,3 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun, setara 96,3 persen dari target Rp2.701,4 triliun.

Secara komponen, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target Rp1.160,1 triliun. Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan sebesar Rp1.102 triliun atau 71,5 persen dari target Rp1.541,4 triliun.

Untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD), Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi sebesar Rp849 triliun atau 92,3 persen dari target Rp919,9 triliun.

“Kenapa nggak potong belanja agar defisit kecil? Ketika ekonomi kita downfall, kita harus menurunkan stimulus perekonomian. Ini cara pemerintah menjaga ekonomi tumbuh berkesinambungan tanpa membebani APBN,” jelas Purbaya.

Lebih lanjut, realisasi sementara keseimbangan primer mencetak defisit yang lebih lebar dari target, yakni Rp180,7 triliun dari target awal Rp63,3 triliun. (Arya/Fajar)