Menkeu Purbaya Dukung Diskon Tarif Listrik Korban Bencana Sumatra, Tunggu Surat PLN

MENTERI Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan dukungannya terhadap rencana pemberian diskon tarif listrik kepada masyarakat terdampak bencana alam di Sumatra. Meski demikian, hingga kini belum ada pengajuan resmi terkait kebijakan tersebut yang masuk ke Kementerian Keuangan.

Purbaya mengatakan usulan diskon tarif listrik kemungkinan akan disampaikan oleh PT PLN (Persero). Sampai saat ini, ia mengaku belum menerima permintaan tersebut.

"Belum sampai ke saya. Itu nanti mungkin PLN yang akan sampaikan ke saya, belum, sampai sekarang belum sampai ke saya," kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1).

Baca juga : Pemerintah Didesak Terapkan Lagi Diskon Tarif Listrik 50 Persen

Ia menilai kebijakan diskon tarif listrik sangat relevan bagi korban bencana di Sumatra, mengingat banyak warga yang belum dapat kembali beraktivitas dan memperoleh penghasilan pascabencana. Dalam kondisi tersebut, keringanan tarif listrik dinilai wajar sebagai bentuk dukungan negara.

"Kalau untuk daerah bencana selama masa itu harusnya ada, termasuk dana bencana kita karena mereka juga susah, mungkin juga belum berproduksi kan beberapa tempat, jadi enggak punya uang. Kalau dikasih pengurangan (diskon listrik) ya wajar aja. Tapi saya belum nerima permintaannya," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji rencana pemberian diskon tarif listrik untuk wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Baca juga : Pemerintah Beberkan Alasan Batal Kasih Diskon Tarik Listrik 50 Persen Juni-Juli

"Prinsipnya Kementerian ESDM akan memberikan diskon, namun kami lagi mengkaji berapa bulan dan biayanya berapa," ujar Bahlil dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis.

Menurut Bahlil, rencana diskon listrik tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan yang diajukan oleh para kepala daerah di wilayah terdampak bencana.

Ia juga memastikan kebijakan tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum dilaksanakan.

"Karena pasti Bapak Presiden juga sudah memberikan kepada kami untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita," ujar Bahlil.

Selain soal tarif listrik, Kementerian ESDM juga fokus pada pemulihan infrastruktur kelistrikan. Bahlil menyebut masih terdapat sekitar 150 desa yang membutuhkan penyelesaian infrastruktur listrik secara menyeluruh.

"Kami kirim seribu genset kepada saudara-saudara kita di sana, karena masih ada infrastruktur darat tegangan rendah yang belum selesai. Masih ada kurang lebih sekitar 150 desa yang harus kita selesaikan," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyampaikan bahwa pelayanan sektor energi di wilayah terdampak bencana terus diperbaiki, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa daerah yang membutuhkan upaya besar dalam pemulihan infrastruktur. “Memang di sana masih ada beberapa infrastruktur di dua kabupaten atau tiga kabupaten yang masih butuh usaha yang sangat besar sekali,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kementerian ESDM telah menyalurkan sebanyak 1.000 unit generator set (genset) berkapasitas 5.000 hingga 7.000 volt ampere (VA) ke 224 desa di Aceh yang terdampak bencana dan belum teraliri listrik.

Selain genset, bantuan juga dilengkapi dengan paket pendukung berupa kabel NYM 2x2,5 mm sepanjang 100 meter, delapan unit kontak SNI, tujuh unit tusuk kontak SNI, pasokan BBM sebanyak 300 liter untuk kebutuhan 15 hari, serta dua unit isolasi. (Ant/P-3)