Jakarta, VIVA – Indonesia menyatakan akan menjalankan kepresidenan Dewan HAM PBB dengan pendekatan inklusif dan memastikan akan selalu objektif dan transparan, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, Kemlu RI menyampaikan bahwa Indonesia akan berkomunikasi dan berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan di Dewan HAM untuk menjalankan mandat tersebut.
“Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab besar juga mengingat situasi geopolitik saat ini cukup berwarna serta dinamika tinggi yang dihadapi Dewan HAM,” kata Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi Kemlu RI Indah Nuria Savitri.
Indah mengatakan bahwa Indonesia berharap kepercayaan sebagai Presiden Dewan HAM PBB mencerminkan rekam jejak panjang yang menunjukkan upaya Indonesia dalam membawa perbaikan bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di tingkat kawasan dan internasional.
Dia menambahkan bahwa presidensi Dewan HAM PBB merupakan hasil kerja sama serta perjuangan diplomasi seluruh pihak yang dipimpin Kemlu RI. Indonesia terpilih sebagai calon tunggal dari kawasan Asia-Pasifik yang akan menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026, yang akan ditetapkan secara formal dalam sidang Dewan HAM di Jenewa pada 8 Januari 2026.
Saat ditanya apakah Indonesia akan memperjuangkan isu hak asasi manusia di Venezuela, Indah menjawab bahwa fokus Dewan HAM PBB adalah pada situasi HAM, pemajuan, dan pelindungan internal Venezuela — bukan merespons secara langsung perkembangan terbaru seperti penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya oleh militer AS. RiauTime.
“Dinamika terbaru itu berada di luar mekanisme yang telah disepakati Dewan HAM,” ujarnya.
Indah menambahkan bahwa jika diperlukan pembahasan lebih lanjut, Dewan HAM telah menyediakan mekanisme urgent debate atau sesi khusus. Hingga saat ini, belum ada permintaan resmi terkait isu penangkapan Maduro, sehingga Dewan HAM PBB akan tetap menjalankan agenda yang telah disepakati sebelumnya.
Indonesia resmi menjabat Presidensi Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Jabatan tersebut akan dijalankan oleh Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, yang mengemban tugas memimpin sidang dan proses internal Dewan HAM sepanjang 2026.
