GenPI.co - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira merespons hasil survei LSI Denny JA yang menyebut mayoritas publik menolak usulan Pilkada melalui DPRD.
Andreas mengatakan PDIP sejak awal merasa terlalu mahal mencabut hak rakyat dalam memiliki kepala daerah.
“Terlalu mahal yang harus dibayar, jika memaksakan mengambil kembali hak yang telah diberikan kepada rakyat,” katanya dikutip dari JPNN, Jumat (9/11).
Dia menilai efisiensi anggaran, seharus tak menjadi alasan mencabut hak rakyat dalam memilih pemimpinnya.
“Banyak ruang untuk efisiensi,” tutur anggota DPR tersebut.
Hasil survei LSI Denny JA sebelumnya menyebut ada 66,1 persen responden yang menolak wacana Pilkada melalui DPRD.
“66,1 persen kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali,” ujar Peneliti Senior LSI Denny JA Ardian Sopa.
Salah satu alasan publik menolak wacana itu, yakni memori kolektif warga yang selama sekitar 20 tahun merasakan pemilihan secara langsung.
“Jika berubah melalui perubahan yang tak berdasar asumsi yang bisa diterima publik, tentu penolakannya besar,” tuturnya.
Selain itu, rakyat tidak percaya lembaga legislatif. Dalam sejumlah riset menyebut DPRD dan DPR masuk institusi yang rendah trust publiknya.
Survei melibatkan 1.200 responden yang mewakili warga Indonesia, dengan metodologi multi-stage random sampling yang diwawancara secara tatap muka kuisioner. (ast/jpnn)
Heboh..! Coba simak video ini:
