jpnn.com - MANOKWARI - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menghadapi dilema terkait nasib non-ASN atau honorer.
Jika mempertahankan honorer tetap bekerja, pemda merasa berat soal anggaran gaji.
BACA JUGA: Soal Gaji PPPK Paruh Waktu Lebih Rendah dari Honorer, BKN Beri Tanggapan
Sementara itu, jika dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa berdampak pada gejolak sosial.
Karena itu, Pemkab Manokwari, segera mengkaji ulang pembiayaan tenaga honorer tahun ini mengingat masih adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pusat.
BACA JUGA: Honorer Non-database BKN Gagal PPPK Paruh Waktu Diminta Bersabar
Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan pemangkasan dana transfer pusat ke Kabupaten Manokwari secara keseluruhan mencapai sekitar Rp200 miliar.
Karena itu, pemerintah daerah harus menyesuaikan sejumlah belanja, termasuk pembiayaan tenaga honorer.
BACA JUGA: Uang Iuran Siswa Dikembalikan setelah 12 Guru Honorer jadi PPPK, Polisi Menyita Rp36,2 Juta
“Tahun ini kami menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat bahkan dua kali lipat dibandingkan tahun 2025, sehingga ada beberapa urusan pemerintahan yang tidak bisa lagi kita (Pemkab Manowari) biayai,” ujarnya di Manokwari, Kamis (8/1).
Hermus mengatakan kebijakan efisiensi tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Dalam kondisi keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Manokwari tetap berkomitmen menjaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak menurun.
“Walaupun anggaran dipangkas, pelayanan publik tidak boleh pudar. Kita (Pemkab Manokwari) harus menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan, pemerintah daerah tetap hadir melayani masyarakat,” ucapnya.
Meski begitu, Hermus mengakui pembiayaan tenaga honorer menjadi persoalan yang sulit dihadapi pemerintah daerah.
Jika dipertahankan seluruhnya, lanjutnya, kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi.
Sementara itu, jika honorer tidak dipertahankan berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
“Terkait honorer ini menjadi buah simalakama. Kalau dipertahankan, kita (Pemkab Manokwari) tidak mampu membayarnya, tetapi kalau tidak dipertahankan bisa menimbulkan keributan. Ini bukan kesengajaan, tetapi kondisi yang harus kita hadapi,” katanya.
Saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Manokwari tengah melakukan evaluasi menyeluruh dan merumuskan formula terbaik terkait pembiayaan honorer, yang nantinya ditetapkan melalui keputusan resmi pemerintah daerah.
Sehubungan dengan itu, Hermus meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) setempat meningkatkan inovasi dan kemampuan beradaptasi menghadapi perubahan, seiring tantangan fiskal yang semakin berat pada 2026.
“Saya mohon apabila nantinya ada kebijakan yang terasa tidak menyenangkan. Namun, itu merupakan keputusan yang rasional untuk menyelamatkan kondisi keuangan daerah, mari kita sikapi dengan pikiran jernih dan hati yang baik,” kata Hermus.
Bupati Manokwari menegaskan akan berupaya mengambil kebijakan yang paling adil dan realistis demi menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pelayanan publik. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
