Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia terpantau menguat, didorong oleh sentimen geopolitik dan kekhawatiran pasokan dari sejumlah produsen utama.
Melansir Reuters pada Jumat (9/1/2026), harga minyak berjangka jenis Brent naik US$2,03 atau 3,4% pada level US$61,99 per barel. Level tersebut menjadi harga tertinggi bagi Brent sejak 24 Desember 2025.
Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) AS menguat US$1,77 atau 3,2% ke level US$57,76 per barel.
Sejumlah kedutaan asing di Venezuela mulai mengatur kunjungan pekan depan yang akan melibatkan perwakilan perusahaan minyak Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Langkah ini menyusul pengumuman Washington mengenai kesepakatan minyak senilai US$2 miliar serta rencana pasokan barang-barang AS ke negara Amerika Selatan tersebut.
Amerika Serikat menyita dua kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela di Samudra Atlantik pada Rabu (7/1/2026), salah satunya berlayar dengan bendera Rusia. Penyitaan itu merupakan bagian dari langkah agresif Presiden AS Donald Trump untuk mengendalikan arus minyak di kawasan Amerika dan menekan pemerintah Venezuela agar bersekutu dengan Washington.
Setelah menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam operasi militer di Caracas pada Sabtu (3/1/2026) lalu, AS meningkatkan blokade terhadap kapal-kapal yang berada di bawah sanksi dan berlayar ke dan dari Venezuela, yang merupakan anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC).
Baca Juga
- AS Sita Kapal Minyak Berbendera Rusia di Perairan Atlantik Utara, Dibantu Militer Inggris
- Bahlil Pamer Lifting Minyak RI Lampaui 605.000 Barel pada 2025
- Trump Wajibkan Venezuela Pakai Dana Hasil Minyak untuk Beli Produk AS
“Pasar energi mulai bangkit, dengan harga acuan minyak kembali ke kisaran penutupan Jumat [2/1/2026] lalu sebelum AS menyingkirkan Maduro,” tulis analis dari firma konsultan energi Ritterbusch and Associates dalam catatannya.
Namun demikian, Ritterbusch menilai dampak perkembangan besar tersebut terhadap pasar energi relatif terbatas. Pasalnya, masuknya pasokan minyak Venezuela dalam jumlah signifikan ke wilayah Pantai Teluk AS diperkirakan masih membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Di sisi politik, Senat AS pada Kamis (8/1/2026) meloloskan tahap awal resolusi yang akan membatasi kewenangan Trump untuk melakukan aksi militer lanjutan terhadap Venezuela tanpa persetujuan Kongres. Meski demikian, Trump menyatakan pengawasan AS terhadap negara tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun.
Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan terdapat ruang untuk menyeimbangkan peran AS dan China di Venezuela demi memungkinkan aktivitas perdagangan.
Namun, Washington tidak akan membiarkan Beijing memiliki kendali besar atas negara Amerika Selatan itu.
Dalam wawancara dengan Fox Business Network, Wright juga menyebut Chevron diperkirakan akan dengan cepat memperluas aktivitasnya di Venezuela. Selain itu, perusahaan minyak besar AS seperti ConocoPhillips dan ExxonMobil juga disebut siap berperan secara konstruktif.
Pemerintahan Trump turut mengundang pimpinan perusahaan perdagangan komoditas Vitol dan Trafigura ke Gedung Putih pada Jumat untuk membahas pemasaran minyak Venezuela, menurut empat sumber yang mengetahui agenda tersebut.
Sementara itu, Reliance Industries dari India, operator kompleks kilang terbesar di dunia, menyatakan akan mempertimbangkan pembelian minyak Venezuela jika diizinkan untuk dijual kepada pembeli non-AS. Saat ini, Venezuela memproduksi sekitar 1% pasokan minyak global.
Kekhawatiran pasokan juga muncul dari kawasan lain. Sebuah kapal tanker minyak tujuan Rusia dilaporkan mengalami serangan drone di Laut Hitam, yang memaksanya meminta bantuan Penjaga Pantai Turki dan mengalihkan jalur pelayaran, menurut laporan Lloyd’s List Intelligence dan sumber keamanan maritim.
Dari Eropa Timur, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan rancangan teks jaminan keamanan bilateral antara Kyiv dan Washington “pada dasarnya telah siap” untuk difinalisasi bersama Trump.
Sementara itu, Senator Republik AS Lindsey Graham menyatakan Trump akan mengizinkan rancangan undang-undang sanksi bipartisan yang menargetkan negara-negara yang berbisnis dengan Rusia—produsen minyak terbesar kedua dunia setelah AS—untuk dibahas lebih lanjut di Kongres.
Di Timur Tengah, kabinet Irak menyetujui rencana nasionalisasi operasi ladang minyak West Qurna 2, salah satu yang terbesar di dunia, guna mencegah gangguan akibat sanksi AS terhadap pemegang saham Rusia, Lukoil.
Dari Iran, Presiden Masoud Pezeshkian memperingatkan pemasok domestik agar tidak menimbun atau menaikkan harga barang di tengah reformasi subsidi yang berisiko tinggi, di saat demonstrasi nasional akibat tekanan ekonomi terus berlangsung.
“Iran memiliki sejarah panjang aksi protes dan tidak ada indikasi rezim berada di ambang kejatuhan. Namun, jika situasi memburuk, ekspor minyak Iran—sekitar 2% dari pasokan global—berpotensi terganggu,” ujar analis strategi investasi Raymond James, Pavel Molchanov.
Kelompok pemantau internet NetBlocks melaporkan terjadinya pemadaman internet nasional di Iran pada Kamis (8/1/2026), seiring berlanjutnya protes di berbagai wilayah. Irak dan Iran merupakan dua produsen minyak terbesar di OPEC setelah Arab Saudi.
