Penulis: Tio Furqan Pratama
TVRINews, Padang
DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesiapannya melakukan pergeseran anggaran guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumbar.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan komitmen tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1/2026).
Muhidi memastikan legislatif akan mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat dalam pengajuan anggaran perubahan, selama dilakukan secara tepat dan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
“DPRD Sumatera Barat siap mendukung kebijakan pergeseran anggaran demi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Fokus kami adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan warga terdampak segera mendapat kepastian penanganan,” ucap Muhidi dalam keterangan yang dikutip, Jumat (9/1/2026).
Langkah pergeseran anggaran menjadi krusial mengingat masifnya kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar pada November 2025. Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memaparkan total perkiraan kerusakan dan kerugian mencapai Rp31,686 triliun.
Dari jumlah itu, kebutuhan anggaran mendesak untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan sekitar Rp22,7 triliun.
Sinergi antara Pemprov dan DPRD Sumbar diharapkan dapat mempercepat pencairan dana darurat maupun dana alokasi khusus, sehingga pembangunan kembali fasilitas umum dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Editor: Redaktur TVRINews
