FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kehilangan sosok mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim sepertinya begitu terasa.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri.
Menurutnya kehadir Nadiem di dunia pendidikan Indonesia sangat berarti kala itu.
Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Iman Zanatul memberikan beberapa contoh perubahan besar di dunia pendidikan Indonesia saat dipimpin Nadiem.
Di era ini, disebut para guru bisa sesuatu yang begitu spesial dengan beberapa fasilitas dan program yang disediakan.
Salah satu senjata utama pendidikan di era Nadiem Makarim disebutnya adalah Merdeka Belajar.
“Pada era Nadiem, guru-guru dimobilisasi, mendapatkan pelatihan, pengarahan, dikumpulkan dari balai2 tiap provinsi,” tulisnya dikutip Jumat (9/1/2026).
“Dilatih untuk mensosialisasikan program-program merdeka belajar,” ungkapnya.
Setelah Nadiem dijerat Pidana Korupsi (Tipikor) kembali melanjutkan sidang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, disebutnya banyak yang berubah.
Iman Zanatul menyebut guru-guru di Indonesia saat ini bak sebuah samurai yang kehilangan tuannya.
Mereka disebut sampai lupa profesinya yang merupakan sebuah guru dan apa yang terjadi disebut sebagai daya rusak yang luar biasa.
“Mereka kini samurai tidak bertuan. Lupa tugas profesinya,” tuturnya.
“Kerusakan profetik ini daya rusaknya sangat parah,” terangnya.
Sebelumnua, ada yang aneh dalam sidang eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) itu.
Nadiem yang didakwa merugikan negara sampai Rp 2,18 triliun dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2019–2022.
Terutama dalam pengawalan ketat yang dilakukan oleh TNI yang bahkan menghalangi semua pihak dalam sidang tersebut.
Yang semakin membuat bingung, tidak ada kesempatan sama sekali untuk Nadiem berbicara ke publik
Dalam sidang ini, ada keanehan lain saat pengakuan Nadiem yang menyebut dirinya tidak menerima uang sepeser pun.
Dari sini kebijakan yang justru disebut menghemat uang negara sampai Rp 1,2 triliun ini yang justru dikriminalisasi.
(Erfyansyah/fajar)
