Respons Gerindra soal Sikap Demokrat tentang Pilkada Melalui DPRD

jpnn.com
17 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com - Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menghormati perubahan sikap Partai Demokrat yang kini mendukung usul pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, yang awalnya diusulkan oleh Gerindra.

Menurut Pras -sapaan akrab Prasetyo, perubahan sikap Demokrat tersebut merupakan pandangan dari masing-masing partai yang telah dilakukan pertimbangan.

BACA JUGA: Wacana Pilkada Melalui DPRD, Demokrat Tidak Mau Disebut Berubah Pikiran

"Kalau kami pasti menghormati pandangan setiap partai masing-masing, kan. Pasti tidak mungkin juga memutuskan tanpa melakukan perhitungan atau melakukan kajian-kajian," kata Pras saat memberikan keterangan seusai penyerahan bonus atlet SEA Games di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Namun, Pras menampik Gerindra melakukan komunikasi agar Partai Demokrat mengubah sikap mereka dan mendukung pilkada dilakukan melalui DPRD.

Sebelumnya, Demokrat dengan tegas menolak usulan pilkada lewat DPRD. Hal itu karena Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono pernah menolak usul tersebut saat menjabat sebagai Presiden Ke-6 RI.

"(Perubahan) Itu sikap masing-masing partai," ucap Pras.

Pras yang juga menjabat Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi publik jika usulan tersebut resmi diberlakukan.

Berdasarkan hasil salah satu survei, mayoritas warga sebanyak 66,1 persen menolak usulan pilkada melalui DPRD.

"Kita kan, menghormati semua pendapat begitu. Pasti kan, semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, sementara belum. Tidak ada masalah juga," tuturnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Pras berpendapat bahwa ongkos politik yang mahal menjadi kendala bagi calon kepala daerah, baik bupati, walikota, hingga gubernur untuk bertarung dalam pesta demokrasi itu.

Selain itu, pengeluaran negara untuk menyelenggarakan Pilkada di tingkat kota/kabupaten, hingga provinsi juga terhitung cukup besar.

Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sudah cukup lama membahas usulan pemilihan kepala daerah dari DPRD.

"Kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kami berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD," kata Pras.(ant/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
KPK: Pengembalian Uang Korupsi Kuota Haji dari PIHK Capai Rp 100 M
• 11 jam lalukumparan.com
thumb
Jokowi Dikabarkan akan ke Makassar 29 Januari, Ada Agenda Akbar
• 19 jam lalufajar.co.id
thumb
Nakhoda ABK Tersangka Kapal Tenggelam Labuan Bajo, 4 Meninggal Ada Pelatih Valencia
• 9 jam lalugenpi.co
thumb
WIKA Serahkan 600 Unit Hunian Sementara di Aceh Tamiang, Wujud Nyata Pemulihan Pascabencana
• 2 jam lalupantau.com
thumb
KPK Kini Fokus Jerat Yaqut ke Persidangan dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
• 11 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.