Oleh: Hafid Abbas, Komisioner dan Ketua KOMNAS HAM RI ke-8 (2012–2017)
Fajar.co.id — Pada 24 Desember 2025, Kelompok Asia-Pasifik secara resmi mencalonkan Indonesia
untuk memimpin Dewan HAM PBB (United Nations Human Rights Council/UNHRC)
Pengesahan formal dijadwalkan akan berlangsung dalam sidang Dewan HAM pada
8 Januari 2026. Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap Republik Indonesia
untuk PBB di Jenewa, akan memimpin Dewan ini sepanjang tahun 2026.
Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”, yang menekankan imparsialitas, transparansi, inklusivitas, dialog, serta konsensus, sembari memperkuat suara negara-negara berkembang, khususnya dari Asia dan Pasifik.
Tema ini mencerminkan karakter diplomasi Indonesia yang sejak lama berperan sebagai
bridge builder—penjembatan antar peradaban, antaragama, dan antar kepentingan
geopolitik. Politik luar negeri Indonesia bertumpu pada pandangan bahwa keadilan
global, penghormatan terhadap martabat manusia, dan solidaritas terhadap kelompok
rentan tidak hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga merupakan prasyarat bagi
terciptanya stabilitas internasional.
Kepemimpinan Indonesia di UNHRC berlangsung di tengah rangkaian krisis global, tingginya angka pengungsi akibat perang, eskalasi kekerasan di berbagai kawasan, dan ketimpangan ekonomi yang merapuhkan ikatan saling percaya antarbangsa.
Makna kepemimpinan ini semakin jelas jika dikaitkan dengan pidato Presiden Prabowo
di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025. Dengan bahasa yang lugas dan sarat
dengan pesan moral, Prabowo menegaskan bahwa konflik politik tidak pernah dapat
diselesaikan melalui kekuatan senjata. Ia mengecam siklus kekerasan yang terus
menjadikan warga sipil sebagai korban terbanyak, seraya mengingatkan bahwa hukum
humaniter dan nilai kemanusiaan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan geopolitik
jangka pendek.
Sorotan utama pidato tersebut tertuju pada konflik Israel–Palestina. Prabowo
menyerukan penghentian segera kekerasan dan mendesak komunitas internasional
bertindak lebih tegas dalam merespons bencana kemanusiaan di Gaza. Indonesia, ia
tegaskan, tetap konsisten mendukung Solusi Dua Negara, sebuah visi tentang Palestina
yang merdeka dan berdaulat, hidup berdampingan secara damai dengan Israel yang aman dan diakui. Sikap ini tidak dirumuskan sebagai formula diplomatik yang abstrak, melainkan sebagai keharusan moral yang didasarkan pada prinsip perlindungan warga sipil agar tetap dapat hidup damai di kawasan konflik.
Lebih dari itu, kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian
di bawah mandat PBB menunjukkan kehendak untuk menerjemahkan prinsip itu ke
dalam tindakan nyata. Di sinilah pesan Presiden Prabowo menemukan relevansinya
