Lebih dari lima tahun lalu, Israel dan Maroko menandatangani perjanjian normalisasi hubungan berdasarkan apa yang dikenal sebagai Abraham Accord. Kesepakatan ini membuka jalan bagi normalisasi hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara, sekaligus menandai langkah Maroko yang menjauh dari syarat Arab Peace Initiative 2002 yang digagas Arab Saudi.
Inisiatif Arab kala itu mengusulkan perdamaian menyeluruh antara Israel dan seluruh dunia Arab, dengan beberapa syarat utama. Di antaranya adalah penarikan Israel dari wilayah yang diduduki sejak Perang Enam Hari serta pembentukan negara Palestina merdeka. Inisiatif ini sekaligus melandasi kebijakan diplomatik negara-negara muslim dalam kasus Israel.
Meski secara formal Maroko tidak pernah keluar dari inisiatif itu, Abraham Accord memungkinkan monarki di Rabat menormalisasi hubungan, tanpa mewajibkan militer Israel mengosongkan wilayah Palestina. Sejak itu, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, Maroko menikmati hubungan diplomatik yang relatif "normal" dengan Israel — di bawah restu pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat.
Di kalangan masyarakat Maroko, normalisasi dengan Israel cenderung diterima meski mengundang protes. Steven Hfner, kepala Yayasan Konrad-Adenauer di Maroko, menilai bahwa resistensi masyarakat rendah karena Maroko sebenarnya telah lama menjalin hubungan intens dengan Israel secara tidak resmi. "Hal ini terkait dengan fakta bahwa banyak warga Yahudi di Israel dulu hidup di Maroko," ujarnya.
Menurutnya, dibandingkan negara Arab lain, pada tahun 1950-an hingga 1960-an, Maroko tidak melakukan pengusiran terhadap komunitas Yahudi. "Sehingga hubungan sosial antara kedua masyarakat tetap lebih harmonis dibandingkan negara Arab lain," kata Hfner.
Namun, relasi resmi tetap mengundang protes besar-besaran dari waktu ke waktu, terutama sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina dan penolakan terhadap perang Gaza atau hubungan bilateral yang telah dinormalisasi. Kerajaan tidak bisa mengabaikan sentimen ini sepenuhnya.
Keuntungan politik dan ekonomiSecara mendasar, tujuan terbesar kebijakan luar negeri Maroko adalah menguasai Sahara Barat, kata Simon Wolfgang Fuchs, pakar studi Islam di Universitas Ibrani Yerusalem. Abraham Accord memberi kemenangan diplomatik bagi Rabat, berupa pengakuan kedaulatan Maroko atas wilayah etnis Sahrawi itu oleh Israel, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa Barat. "Pengakuan ini adalah keberhasilan penting bagi Maroko," kata Fuchs.
Ketika Abraham Accord ditandatangani, harapan besar ditempatkan pada peningkatan hubungan ekonomi. Kedua negara diharapkan dapat mendorong investasi dan pariwisata. Namun, perang Gaza turut menyisakan dampak. Harapan Maroko akan kunjungan wisatawan Israel, misalnya, belum terpenuhi. Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, penerbangan langsung antara kedua negara bahkan sempat dihentikan.
Israel pun mengejar kepentingan ekonominya sendiri dalam hubungan bilateral ini, terutama di sektor pertanian. "Misalnya teknik irigasi yang diinvestasikan perusahaan Israel di Maroko, atau metode menanam tanaman di wilayah kering. Semua ini menarik bagi perusahaan Israel," jelas Fuchs. Israel juga tertarik pada cadangan fosfat Maroko, yang penting untuk produksi pupuk bagi pertanian Israel.
Drone dan sistem pertahanan udaraKedua negara kini melangkah lebih jauh. Dalam pertemuan Komite Militer Bersama di Tel Aviv pada awal tahun, Israel dan Maroko menandatangani rencana kerja militer untuk 2026.
Maroko telah lama menjadi salah satu importir senjata terbesar di dunia. Dalam peringkat SIPRI 2024, negeri di utara Afrika itu berada di posisi 31 global. Meski total impor menurun sekitar seperempat dalam beberapa tahun terakhir, Israel menjadi pemasok senjata terbesar ketiga bagi Maroko antara 2020 dan 2024 setelah AS dan Prancis.
Israel memasok terutama sistem pertahanan udara dan sistem nirawak, sedangkan Amerika dan Prancis fokus pada kendaraan lapis baja, rudal, dan pesawat. Sekitar 51 persen rudal pertahanan yang diimpor Maroko berasal dari Israel.
Dengan bantuan Israel, Maroko juga membangun produksi drone secara masif di dalam negeri.
Pertemuan terbaru menekankan diskusi strategis tentang pembangunan kekuatan militer dan tujuan kerja sama. "Berbeda dengan kerja sama senjata konvensional sebelumnya, yang misalnya hanya mencakup amunisi artileri, kini mereka ingin mengembangkan drone bahkan sistem pertahanan udara secara bersama — termasuk teknologi satelit. Ini langkah kualitatif besar," kata Hfner.
Kerja sama ini juga memiliki dampak regional, terutama di tengah ketegangan yang diperpanjang akibat konflik Sahara Barat antara Maroko dan Aljazair. "Bukan hanya Maroko memperoleh kemenangan politik karena Israel dan negara-negara Barat mendukung posisinya, tetapi melalui impor dari Israel, Maroko juga memodernisasi militernya secara signifikan. Kini Maroko jauh lebih unggul dibandingkan militer Aljazair," ujar Fuchs.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid
width="1" height="1" />
(ita/ita)
