Puluhan Kampung masih Terisolasi, Aceh Tiga Kali Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana

Pemerintah Aceh untuk ketiga kalinya memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Perpanjangan itu karena masih ada wilayah terdampak yang masih terisolasi. Ekonomi masyarakat juga belum pulih.

Perpanjangan status berlaku selama 14 hari, per 9 hingga 22 Januari 2026. Pemerintah Aceh sebelumnya dua kali tetapkan status tanggap darurat bencana. Yang pertama pada 12 hingga 25 Desember 2025 dan berlanjut pada 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan, perpanjangan yang ketiga diputuskan setelah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ada sejumlah hasil kajian dan laporan mengenai kondisi penanganan bencana di lapangan.

Laporan menyebutkan, dampak bencana kali ini sangat besar dan luas. Korban yang terdampak tersebar pada banyak wilayah. Fakta pun menunjukkan, sejumlah wilayah masih terisolasi. Akses jalan darat dari dan menuju wilayah terkait putus ataupun sulit diakses.  

Akibatnya, masih ada korban yang belum tersentuh bantuan logistik ataupun bantuan logistik masih terbatas di sejumlah wilayah terdampak. Proses pembersihan material bencana juga belum tuntas. Aktivitas keseharian dan perekonomian masyarakat, serta layanan publik dan administrasi pemerintahan belum normal.

”Maka dari itu, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana Aceh selama 14 hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026,” ujar Muzakir Manaf yang biasa disapa Mualem usai rapat lintas instansi secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (8/1/2026).

Selama masa perpanjangan status tanggap darurat bencana tersebut, pihaknya mendorong percepatan distribusi bantuan logistik agar merata ke semua wilayah terdampak. Pembersihan material sisa bencana pun didorong cepat tuntas.

Pemulihan konektivitas transportasi dan fasilitas publik juga diharapkan segera tuntas, terutama layanan kesehatan dan bangunan sekolah yang saat ini sangat dibutuhkan. Itu diyakini akan mempercepat pemulihan aktivitas kehidupan sehari-hari maupun perekonomian di wilayah terdampak.

”Pemulihan akses masyarakat, baik jalan dan jembatan, serta fasilitas publik harus dilakukan secara lebih cepat, merata, serta terkoordinasi. Itu harus bisa menjangkau ke semua wilayah, terutama kampung-kampung yang selama ini masih terisolasi ataupun sulit diakses,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Mualem mengajak semua pihak dari jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, TNI/Polri, sukarelawan, dunia usaha, hingga masyarakat terus bekerjasama untuk mempercepat pemulihan Aceh. Ia pun meminta seluruh bupati/wali kota segera menyusun dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

Dokumen R3P ditargetkan selesai paling lambat pekan ketiga Januari 2026. Itu akan menjadi dasar pemulihan dan pembangunan kembali Aceh yang mampu meminimalisir risiko bencana serupa di masa depan. ”Kepada seluruh warga yang terdampak, pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya,” tutur Mualem.

Juru Bicara Pos Komando Penanganan Bencana Aceh Murthalamuddin mengatakan, sejumlah kampung yang terdampak bencana di wilayah tengah atau pegunungan Aceh masih sulit diakses lewat darat. Paling tidak, data Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah per Kamis menunjukkan, sedikitnya 26 kampung di Aceh Tengah masih terisolasi. Akses jalan dan jembatan yang putus belum tertangani.

Akibatnya, pendistribusian bantuan logistik ke wilayah-wilayah itu masih bergantung dengan transportasi udara, seperti helikopter. Distribusi bantuan melalui udara itu akan terus dilakukan hingga akses darat wilayah terdampak kembali pulih. ”Kami pastikan semua kebutuhan dasar warga terdampak akan dipenuhi sambil menunggu proses perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan selesai,” ujar Murthalamuddin.

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera akan membuka Posko Induk di Banda Aceh. Pemilihan Banda Aceh karena Aceh menjadi wilayah terdampak bencana paling parah dibandingkan dua provinsi lainnya, yakni Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali mengatakan telah jalankan kesiapsiagaan dan pendampingan intensif di wilayah Sumatera sejak awal masa tanggap darurat. Kehadiran Posko Induk Satgas Nasional di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran di tiga provinsi terdampak.

Satgas Nasional itu dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu untuk percepatan pemulihan tiga provinsi terdampak. Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua Satgas, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno sebagai Dewan Pengarah Satgas.

Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas secara hibrid pada Kamis. Rapat yang diikuti oleh sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga terkait itu menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekontruksi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana.

Kami pastikan semua kebutuhan dasar warga terdampak akan dipenuhi sambil menunggu proses perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan selesai.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, penunjukan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. Koordinasi antara pemerintah pusat dan tiga provinsi terdampak dinilai akan lebih efektif dan komprehensif kalau dikomandoi Menteri Dalam Negeri.

Satgas Nasional diminta bekerja secepat-cepatnya sesuai target tahapan yang telah ditetapkan. Prioritas utama difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang saat ini masih berada di pengungsian.

Lalu, penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing. ”Nantinya, Posko Induk Satgas Nasional akan turut menjadi kanal utama komunikasi publik, terutama untuk menyampaikan progres kerja yang telah dilakukan,” terang Safrizal.