Pemerintah mulai menyalurkan berbagai bantuan untuk korban bencana Sumatera. Salah satu bantuan yang bisa dinikmati, yakni Dana Tunggu Hunian (DTH).
Kapusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan, warga yang memilih mengambil DTH tidak perlu khawatir tak punya data kependudukan. Mereka bisa datang ke bank atau lokasi yang telah ditentukan.
"Ini prosesnya tidak, secara administrasi, tidak sulit. Artinya masyarakat kemudian tidak diharuskan untuk membawa KTP, KK, dan seterusnya, buat bagi mereka yang mungkin kehilangan dokumen-dokumen tersebut, proses validasi dan verifikasi menggunakan biometrik sudah kita lakukan," jelas Muhari saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (9/1).
"Sehingga kita sudah menerima usulan dari pemerintah daerah berupa NIK, ini kita sesuaikan kemudian masyarakat bisa mengambil rekening dan mencairkan uang yang ada di rekening DTH tersebut," tambah dia.
Muhari mengatakan, DTH yang didapatkan warga, berupa uang Rp 600 ribu per bukan per KK. Sudah ada 6.190 rekening dari total 15 ribu data yang sudah disiapkan. Tim butuh proses validasi NIK sampai akhirnya rekening bantuan bisa diserahkan kepada masyarakat.
"Nah dari yang 6.190 ini itu sudah tersalur per hari ini 1.114 KK, jadi yang 1.114 ini rekening sudah di tangan dan bisa mencairkan anggaran yang Rp 600 ribu per bulan per KK," ucap dia.
"Ini anggaran untuk kontrak rumah, dalam tanda kutip. Artinya mereka tidak masuk ke huntara, memilih tidak ke huntara, tetapi memilih untuk tinggal di rumah kerabat, saudara, atau mengontrak rumah. Ini progresnya cukup signifikan, 6 Januari itu masih di angka 756 KK yang masih tersalur, kemudian 2 hari berikutnya sudah 1.114 KK yang tersalur," ucap dia.
