JPPI: 60 Ribu SD Rusak, Anggaran Besar Habis Dipakai Makan-makan!

JAKARTA, DISWAY.ID – Prioritas anggaran pemerintah dalam APBN 2026 mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan.

Sorotan paling pedas datang dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menilai pemerintah lebih asyik mengurus urusan "perut" ketimbang memperbaiki atap sekolah yang nyaris ambruk.

BACA JUGA:OJK Bisa Jatuhkan Sanksi Jika Pelaku Usaha Kripto Lalai Lindungi Dana Nasabah

BACA JUGA:Pandji Pragiwaksono Dilaporkan, Menteri Hukum: Silakan Baca Unsur Pidananya di KUHP Baru

Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan kegeramannya saat berbicara dalam diskusi publik bertajuk "Kroni Untung, Anak-Anak Diracun" di Kalibata, Jakarta Selatan.

Ia menyoroti fenomena program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang justru menguras kantong anggaran pendidikan nasional.

"Sekolah rusak dibiarkan, tidak ada dana untuk perbaikan. Tapi anggaran pendidikan justru dialihkan untuk makan-makan," ujar Ubaid, Jumat 9 Januari 2026.

Data yang disodorkan Ubaid bukan main-main. Merujuk pada catatan Kementerian Pendidikan tahun 2024, terdapat lebih dari 60 ribu gedung sekolah dasar (SD) di seluruh Indonesia yang kondisinya rusak berat dan belum mendapatkan sentuhan perbaikan hingga saat ini.

BACA JUGA:RESMI! Lazio Lepas Bintang Tengahnya, Guendouzi Merapat ke Fenerbahce

BACA JUGA:Jangan Ngeyel! Polda Metro Larang Jakmania Nekat ke Bandung Saat Persib vs Persija

Ironisnya, dalam APBN 2026, sekitar 69 persen pendanaan untuk program Makan Bergizi Gratis justru bersumber dari dana pendidikan.

Menurut Ubaid, langkah ini adalah sebuah kemunduran besar bagi kualitas pendidikan nasional.

"Mestinya alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan itu diprioritaskan untuk perbaikan sarana sekolah, peningkatan kualitas guru, serta sertifikasi pendidik. Itu yang mendasar. Jika sekolah sudah layak dan gurunya bermutu, barulah memikirkan program lain," tegasnya.

Keresahan JPPI semakin beralasan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) juga memaparkan hasil investigasinya dalam forum yang sama.

Peneliti ICW, Yassar Aulia, membongkar bahwa program makan-makan yang menelan biaya triliunan rupiah ini diduga kuat menjadi ladang baru bagi para pemburu rente.