New Delhi (ANTARA) - Kesepakatan dagang Amerika Serikat-India tertunda karena Perdana Menteri India Narendra Modi tidak menelepon Presiden AS Donald Trump, ungkap Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.
Pernyataan Lutnick itu muncul di tengah kegagalan kedua negara merampungkan perjanjian dagang tahun lalu, yang mendorong pemerintahan Trump memberlakukan tarif lebih tinggi terhadap barang-barang asal India.
Dalam sebuah siniar pada Kamis, Lutnick mengatakan dia telah meminta pihak India ketika bernegosiasi agar Modi menelepon Trump karena Presiden AS itu adalah penentu akhir kesepakatan dagang tersebut.
"Jadi saya bilang, 'Anda harus melibatkan Modi. Semuanya sudah siap. Anda harus meminta Modi menelepon presiden,'" kata Lutnick.
Dia menambahkan bahwa pihak India seperti merasa tidak nyaman menyampaikan hal itu kepada Modi.
"Jadi, Modi tidak menelepon," kata Lutnick.
Pemerintah AS kemudian memberlakukan tarif sebesar 50 persen atas impor dari India. Salah satu alasannya karena India tetap membeli minyak Rusia di tengah perang di Ukraina.
Perundingan dagang kedua negara kembali dilanjutkan pada September setelah Asisten Perwakilan Dagang AS Brendan Lynch bertemu pejabat India di New Delhi.
Pada Jumat, pemerintah India membantah pernyataan Lutnick tersebut. Mereka menyatakan telah berkomitmen untuk merundingkan perjanjian dagang bilateral dengan AS "sejak 13 Februari tahun lalu."
"Dalam beberapa kesempatan, kami hampir mencapai kesepakatan. Karakterisasi pembahasan tersebut dalam pernyataan yang dilaporkan [Lutnick] itu tidak akurat," kata pemerintah India dalam pernyataannya.
India juga menyebut Trump dan Modi telah berbicara delapan kali tahun lalu.
"Kami tetap tertarik pada kesepakatan dagang yang saling menguntungkan antara dua ekonomi yang saling melengkapi dan menantikan penyelesaiannya," sebut pernyataan itu.
Terkait rancangan undang-undang (RUU) sanksi AS terhadap Rusia, India mengatakan posisinya "dipandu oleh dinamika pasar global yang terus berkembang dan kebutuhan untuk mengamankan energi dengan harga terjangkau."
Senator AS Lindsey Graham mengatakan Trump telah memberi "lampu hijau" bagi RUU tersebut.
RUU itu, kata Graham, "akan memberi Presiden Trump daya ungkit besar terhadap negara-negara seperti China, India, dan Brazil untuk mendorong mereka berhenti membeli minyak Rusia murah yang menjadi sumber pendanaan" bagi negara itu.
China menolak langkah AS tersebut dan menyatakan hubungan dagangnya dengan Rusia tidak boleh diganggu.
India meningkatkan pembelian minyak mentah Rusia dengan harga diskon sejak 2022 meski ada sanksi dari Barat.
Amerika Serikat masih menjadi mitra dagang terbesar India dengan total perdagangan barang dan jasa mencapai sekitar 212,3 miliar dolar AS (sekitar Rp3.577,5 triliun) pada 2024.
Trump sebelumnya mengatakan bahwa Modi meminta pertemuan dengannya untuk membahas pembelian produk pertahanan.
Sumber: Anadolu
Baca juga: India-AS lanjutkan negosiasi dagang di tengah tensi tarif 50 persen
Baca juga: Masih beli minyak dari Rusia, India diancam tarif tambahan oleh AS
Pernyataan Lutnick itu muncul di tengah kegagalan kedua negara merampungkan perjanjian dagang tahun lalu, yang mendorong pemerintahan Trump memberlakukan tarif lebih tinggi terhadap barang-barang asal India.
Dalam sebuah siniar pada Kamis, Lutnick mengatakan dia telah meminta pihak India ketika bernegosiasi agar Modi menelepon Trump karena Presiden AS itu adalah penentu akhir kesepakatan dagang tersebut.
"Jadi saya bilang, 'Anda harus melibatkan Modi. Semuanya sudah siap. Anda harus meminta Modi menelepon presiden,'" kata Lutnick.
Dia menambahkan bahwa pihak India seperti merasa tidak nyaman menyampaikan hal itu kepada Modi.
"Jadi, Modi tidak menelepon," kata Lutnick.
Pemerintah AS kemudian memberlakukan tarif sebesar 50 persen atas impor dari India. Salah satu alasannya karena India tetap membeli minyak Rusia di tengah perang di Ukraina.
Perundingan dagang kedua negara kembali dilanjutkan pada September setelah Asisten Perwakilan Dagang AS Brendan Lynch bertemu pejabat India di New Delhi.
Pada Jumat, pemerintah India membantah pernyataan Lutnick tersebut. Mereka menyatakan telah berkomitmen untuk merundingkan perjanjian dagang bilateral dengan AS "sejak 13 Februari tahun lalu."
"Dalam beberapa kesempatan, kami hampir mencapai kesepakatan. Karakterisasi pembahasan tersebut dalam pernyataan yang dilaporkan [Lutnick] itu tidak akurat," kata pemerintah India dalam pernyataannya.
India juga menyebut Trump dan Modi telah berbicara delapan kali tahun lalu.
"Kami tetap tertarik pada kesepakatan dagang yang saling menguntungkan antara dua ekonomi yang saling melengkapi dan menantikan penyelesaiannya," sebut pernyataan itu.
Terkait rancangan undang-undang (RUU) sanksi AS terhadap Rusia, India mengatakan posisinya "dipandu oleh dinamika pasar global yang terus berkembang dan kebutuhan untuk mengamankan energi dengan harga terjangkau."
Senator AS Lindsey Graham mengatakan Trump telah memberi "lampu hijau" bagi RUU tersebut.
RUU itu, kata Graham, "akan memberi Presiden Trump daya ungkit besar terhadap negara-negara seperti China, India, dan Brazil untuk mendorong mereka berhenti membeli minyak Rusia murah yang menjadi sumber pendanaan" bagi negara itu.
China menolak langkah AS tersebut dan menyatakan hubungan dagangnya dengan Rusia tidak boleh diganggu.
India meningkatkan pembelian minyak mentah Rusia dengan harga diskon sejak 2022 meski ada sanksi dari Barat.
Amerika Serikat masih menjadi mitra dagang terbesar India dengan total perdagangan barang dan jasa mencapai sekitar 212,3 miliar dolar AS (sekitar Rp3.577,5 triliun) pada 2024.
Trump sebelumnya mengatakan bahwa Modi meminta pertemuan dengannya untuk membahas pembelian produk pertahanan.
Sumber: Anadolu
Baca juga: India-AS lanjutkan negosiasi dagang di tengah tensi tarif 50 persen
Baca juga: Masih beli minyak dari Rusia, India diancam tarif tambahan oleh AS
