Perpustakaan, Angka, dan Ilusi Mutu

Perpustakaan hari ini banyak yang tampak baik di atas kertas. Nilai akreditasi terpampang, laporan lengkap, indikator terpenuhi. Namun, ruang bacanya sepi, koleksinya jarang disentuh, dan kehadirannya nyaris tak terasa dalam kehidupan belajar warga. Di sinilah persoalan bermula: angka sering menciptakan ilusi tentang mutu.

Dalam banyak kebijakan layanan publik, mutu kerap direduksi menjadi skor. Kita merasa aman ketika sesuatu bisa diukur, diberi nilai, lalu diumumkan sebagai capaian. Padahal, dalam praktiknya, mutu bukan peristiwa administratif, melainkan proses kelembagaan. Ia dibangun pelan-pelan, melalui tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan budaya kerja yang konsisten.

Perpustakaan tidak terkecuali.

Akreditasi memiliki fungsi penting sebagai bentuk pengakuan dan validasi eksternal. Ia memberi sinyal bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi standar tertentu. Namun, masalah muncul ketika akreditasi diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai cermin sementara dari proses yang sedang berjalan.

Akibatnya, muncul gejala yang jamak ditemui: perpustakaan “sibuk” menjelang penilaian, tetapi kembali sunyi setelahnya. Fokus tertuju pada pengisian borang, bukan pada pembenahan layanan. Instrumen penilaian menjadi pusat perhatian, sementara standar yang seharusnya menjadi rujukan utama justru terlupakan.

Di titik ini, angka menggantikan makna. Mutu dipahami sebagai hasil penilaian, bukan sebagai kemampuan institusi untuk terus belajar dan memperbaiki diri.

Dalam tata kelola mutu, ada perbedaan mendasar yang kerap luput dipahami publik—bahkan oleh penyelenggara layanan itu sendiri. Standar adalah rujukan normatif, gambaran tentang seperti apa perpustakaan yang bermutu. Ia memuat nilai, prinsip, dan tujuan yang hendak dicapai.

Sebaliknya, instrumen hanyalah alat ukur. Ia membantu melihat sejauh mana standar itu terpenuhi, tetapi tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan standar itu sendiri.

Ketika instrumen diperlakukan lebih penting daripada standar, yang terjadi adalah pembalikan logika. Perpustakaan menjadi pandai mengisi formulir, tetapi gagap membangun layanan yang relevan. Mutu berubah menjadi urusan administratif, bukan pengalaman nyata bagi pengguna.

Di sinilah pentingnya memahami bahwa penilaian dan pembinaan adalah dua fungsi yang berbeda. Penilaian diperlukan untuk menjaga akuntabilitas. Namun, tanpa pembinaan dan penguatan kapasitas, penilaian hanya akan menghasilkan label—bukan perubahan.

Mutu yang sesungguhnya tumbuh dari dalam. Ia lahir ketika perpustakaan mampu mengelola dirinya: menyusun prosedur kerja, mengevaluasi layanan secara jujur, memperbaiki kekurangan, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna. Proses ini tidak instan dan tidak selalu terlihat dalam satu siklus penilaian.

Karena itu, sistem yang sehat adalah sistem yang tidak hanya rajin menilai, tetapi juga serius membangun kapasitas.

Perpustakaan yang hidup membutuhkan ekosistem. Ada peran pembina yang membantu membangun pemahaman dan kemampuan. Ada penilai yang memastikan akuntabilitas eksternal. Ada pula fungsi analisis yang membaca data secara mendalam untuk memahami pola keberhasilan dan kegagalan.

Jika salah satu fungsi ini berdiri sendiri, mutu akan pincang. Penilaian tanpa pembinaan melahirkan kepatuhan semu. Pembinaan tanpa evaluasi berisiko kehilangan arah. Analisis tanpa tindak lanjut akan berhenti sebagai laporan.

Ekosistem mutu menuntut kerja yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Pada akhirnya, publik tidak pernah bertanya berapa nilai akreditasi perpustakaan. Yang dirasakan warga adalah: apakah perpustakaan itu berguna, ramah, relevan, dan hadir dalam kehidupan mereka. Apakah ia membantu anak belajar membaca, mahasiswa meneliti, atau masyarakat mengakses pengetahuan yang mereka butuhkan.

Jika perpustakaan berstatus baik tetapi tidak digunakan, maka ada yang keliru dalam cara kita memahami mutu.

Angka penting, tetapi ia tidak pernah cukup. Mutu bukan sekadar hasil penilaian, melainkan proses kelembagaan yang terus dibangun, dijaga, dan ditingkatkan. Tanpa kesadaran ini, kita akan terus terjebak dalam ilusi—merasa telah bermutu, padahal yang tumbuh hanyalah administrasi.

Dan dalam urusan layanan publik, ilusi semacam itu adalah kemewahan yang terlalu mahal untuk terus dipelihara.