Pantau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan akan membiarkan perjanjian pengendalian senjata nuklir terakhir antara AS dan Rusia, New START, berakhir tanpa perpanjangan.
Dalam wawancara dengan The New York Times pada Rabu (7/1), Trump menyatakan bahwa jika perjanjian itu berakhir, maka memang akan berakhir.
"Jika perjanjian itu berakhir, berarti memang berakhir," ungkapnya.
New START (Strategic Arms Reduction Treaty) merupakan perjanjian antara AS dan Rusia yang mulai berlaku pada 2011 dan membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat dikerahkan hingga 1.550 unit.
Selain itu, perjanjian ini juga membatasi sistem peluncur seperti rudal, pesawat pengebom, dan kapal selam hingga 700 unit.
Masa berlaku perjanjian tersebut dijadwalkan akan berakhir pada 5 Februari, dan Trump menunjukkan indikasi untuk tidak memperpanjangnya.
Trump Usulkan Kesepakatan Baru dan Libatkan Negara LainAlih-alih memperpanjang New START, Trump menyatakan ketertarikannya pada perjanjian baru yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak pihak.
"Kita akan membuat perjanjian yang lebih baik. Mungkin kita juga ingin melibatkan beberapa pemain lain," ia mengungkapkan.
Pernyataan ini juga menandakan penolakan terhadap usulan dari Moskow untuk mempertahankan batasan dalam perjanjian yang ada saat ini.
Jika New START berakhir, maka untuk pertama kalinya dalam sekitar 50 tahun, AS dan Rusia tidak akan memiliki batasan hukum yang mengikat mengenai jumlah senjata nuklir strategis mereka.
Sejarah dan Usulan Terbaru dari RusiaNew START awalnya dirancang berlaku selama 10 tahun, namun pada 2021 Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS saat itu, Joe Biden, menyepakati perpanjangan selama lima tahun.
Perpanjangan tersebut merupakan perpanjangan terakhir yang diizinkan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian.
Pada bulan September, Putin dilaporkan mengusulkan bahwa Rusia bersedia untuk secara sukarela melanjutkan implementasi New START jika AS juga bersedia melakukan hal yang sama.
Namun, hingga kini belum ada respons positif dari pihak pemerintahan Trump terkait usulan tersebut.
