Oleh: Jaleswari Pramodhawardani, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45)
JAKARTA, KOMPAS.TV - Demokrasi tidak pernah mati oleh kudeta. Ia lebih sering dilemahkan oleh kesepakatan yang rapi, senyap, dan diberi alasan konstitusional. Pernyataan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt ini kerap dikutip oleh para ahli politik untuk menjelaskan How Democracies Die (2018).
Itulah yang sedang kita saksikan hari ini, ketika sejumlah partai politik, atas nama stabilitas, efektivitas, dan persatuan, mulai menyepakati satu gagasan lama: mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD.
Pernyataan resmi datang bertubi-tubi. Partai Demokrat, melalui Sekretaris Jenderalnya Herman Khaeron, menyatakan berada “bersama Presiden Prabowo” dalam penentuan sistem pilkada ke depan, seraya menegaskan bahwa pemilihan oleh DPRD adalah opsi sah secara konstitusi.
Golkar menyuarakan hal serupa dengan bahasa efisiensi dan stabilitas. PAN dan beberapa partai lain memilih sikap menunggu, yang dalam politik sering kali berarti setuju tanpa perlu berdebat.
Ironinya tajam: partai-partai yang lahir dari rahim reformasi, yang tumbuh dari tuntutan partisipasi rakyat, kini justru bersepakat menarik kembali hak paling elementer warga, memilih pemimpin daerahnya sendiri.
Paradoks paling mencolok tentu datang dari Partai Demokrat. Nama partainya mengusung demokrasi, tetapi sikapnya justru menjauh dari prinsip demokrasi elektoral. Kita tahu sejarahnya: ketika DPR pada 2014 mengesahkan pilkada melalui DPRD, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu untuk mengembalikan pilkada langsung.
Saat itu, Demokrat berdiri di sisi rakyat, melawan logika oligarki lokal. Hari ini, satu dekade kemudian, warisan itu seakan diredam oleh kalimat aman: apa pun mekanismenya, demokrasi harus tetap hidup. Kalimat yang terdengar bijak, tetapi rapuh secara logika. Demokrasi bukan slogan; ia hidup atau mati justru melalui mekanisme.
Ada ironi yang sulit diabaikan ketika partai-partai politik gemar menyematkan kata besar dalam nama partainya; demokrasi, demokrat, bangsa, kerakyatan, namun justru gagap ketika harus mempertahankan makna substantif dari kata-kata itu.
Nama menjadi simbol, tetapi prinsip berhenti sebagai retorika. Demokrasi dipuja dalam pidato, tetapi dikebiri dalam kebijakan. Rakyat dielu-elukan sebagai sumber legitimasi, namun dijauhkan dari ruang pengambilan keputusan.
Di titik ini, partai-partai tersebut tidak lagi sekadar inkonsisten; mereka sedang mempertontonkan jarak yang lebar antara bahasa dan tindakan. Demokrat tapi aristokrat bukan sekadar permainan kata, melainkan diagnosis politik: sebuah situasi ketika kekuasaan dipercaya lebih dari warga, ketika elite lebih gemar berbicara atas nama rakyat ketimbang bersedia mendengar mereka, dan ketika rakyat tidak lagi diperlakukan sebagai sumber kedaulatan, melainkan sebagai gangguan, bahkan kompetitor, yang harus disingkirkan dari proses pengambilan keputusan.
Saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin sering luput: partai politik bukan selalu korban kekuasaan; sering kali mereka adalah mitra paling awal dari konsolidasi kekuasaan itu sendiri. Teori cartel party, yang dikembangkan Richard S. Katz & Peter Mair (1995), menjelaskan bagaimana partai-partai, setelah mapan, cenderung berhenti mewakili masyarakat dan justru saling berkompromi demi akses ke negara.
Penulis : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- pilkada tidak langsung
- pilkada lewat dprd
- demokrasi
- pilkada
- pemilihan kepala daerah
- pilkada langsung
