Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut tengah membuka opsi memberikan uang kepada warga Greenland untuk mendorong wilayah itu lepas dari Denmark dan bergabung dengan Negeri Paman Sam.
Seperti yang diberitakan Reuters, sejumlah pejabat AS mendiskusikan kemungkinan pemberian uang tunai itu kepada penduduk Greenland. Informasi ini disampaikan oleh empat sumber yang mengetahui pembahasan internal tersebut.
Meski nilai pasti dan mekanisme pembayarannya belum ditetapkan, angka yang dibahas berkisar antara USD 10 ribu hingga USD 100 ribu per orang, atau sekitar Rp 160 juta hingga Rp 1,6 miliar.
Diskusi itu menjadi jauh lebih serius, termasuk kemungkinan pembayaran maksimal USD 100 ribu per orang, yang jika diterapkan akan menelan biaya hampir USD 6 miliar.
Dengan populasi sekitar 57 ribu jiwa, rencana itu dipandang sebagai salah satu cara AS untuk ‘membeli’ Greenland, wilayah otonom Denmark, meski pemerintah mereka berkali-kali menegaskan Greenland tidak untuk dijual.
Membayar warga Greenland itu menjadi salah satu dari berbagai opsi yang dibahas Gedung Putih untuk menguasai pulau tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Namun, pendekatan dianggap terlalu transaksional dan bahkan merendahkan, terutama bagi masyarakat Greenland.
Penolakan keras datang dari Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen.
“Cukup sudah, tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” kata Nielsen, dikutip dari Reuters, Jumat (9/1).
Penolakan itu semakin kuat mengingat Amerika Serikat dan Denmark merupakan sekutu NATO yang terikat perjanjian pertahanan bersama. Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan Denmark merilis pernyataan bersama yang menegaskan hanya Greenland dan Denmark yang berhak menentukan masa depan hubungan mereka, pada Selasa (6/1).
Macron Sebut AS Makin Menjauh dari Sekutu usai Tangkap Maduro
Presiden Prancis Emmanuel Macron melontarkan kritik tajam terhadap Amerika Serikat (AS) yang dinilainya mulai menjauh dari sekutu dan melepaskan diri dari aturan internasional.
Pernyataan itu disampaikan Macron dalam pidato tahunan di hadapan para duta besar Prancis di Istana Elysee, Kamis (8/1).
Ia mengkritik kebijakan AS di bawah Presiden Donald Trump.
“Amerika Serikat adalah kekuatan mapan, tetapi secara bertahap sedang berpaling dari sebagian sekutunya dan membebaskan diri dari aturan internasional,” kata Macron, dikutip dari AFP.
Macron menilai dunia saat ini tengah memasuki era persaingan kekuatan besar yang berisiko membelah tatanan global.
“Kita hidup di dunia kekuatan besar dengan godaan nyata untuk membagi-bagi dunia,” ujarnya.
Meski turut mengkritik China karena agresivitas yang semakin tanpa kendali, serta Rusia sebagai “kekuatan yang mendestabilisasi” akibat perang di Ukraina, sorotan Macron terhadap AS menjadi yang paling menonjol.
Kendati demikian, Macron tidak secara terbuka menyerukan pemutusan hubungan dengan AS. Sikap itu disampaikannya setelah para utusan AS awal ikut hadir dalam pertemuan penting di Paris yang membahas jaminan keamanan untuk menopang potensi gencatan senjata dalam perang Rusia-Ukraina.
Eropa Tolak Keras
Gedung Putih pada Rabu (7/1) menyatakan membuka peluang opsi militer dalam pembahasan kemungkinan merebut Greenland dari tangan Denmark. Rencana Amerika Serikat (AS) itu ditolak keras oleh Eropa.
Greenland merupakan wilayah berstatus otonom di bawah Kerajaan Denmark. Trump pertama kali membicarakan ide membeli Greenland sejak masa jabatan pertamanya, namun setelah operasi militer AS baru-baru ini di Venezuela, Trump semakin menyerukan agar AS mengambil alih pulau terbesar di dunia itu karena alasan strategis.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa Trump dan timnya sedang membahas berbagai pilihan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri tersebut.
Sebagaimana dilaporkan AFP, Trump menilai penguasaan Greenland sebagai prioritas penting dalam strategi keamanan nasional, terutama untuk menghadapi rival seperti Rusia dan China di kawasan Arktik.
“Memanfaatkan militer AS selalu menjadi salah satu opsi yang tersedia bagi Panglima Tertinggi,” kata pernyataan resmi pemerintah AS.
Pernyataan itu menarik perhatian, terutama karena sebelumnya utusan khusus Trump untuk Greenland dan Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller sempat berujar bahwa tindakan militer kemungkinan besar tidak diperlukan. Bahkan ketika ditanya apakah ia nyaman dengan pendekatan militer terhadap Greenland, Pemimpin DPR AS dari Partai Republik, Mike Johnson, menyatakan, “Tidak. Saya rasa itu tidak tepat.”
