Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Menanggapi itu, Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah,mengingatkan Indonesia untuk profesional dan tak mudah terpengaruh ngaruh selama mengemban posisi tersebut.
"Sebagai Presiden Dewan HAM dunia, diharapkan RI mampu berperilaku profesional, dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi HAM yang tidak berbasis data sahih," kata Rezasyah kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Rezasyah juga menekankan Indonesia hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Hal itu, bertujuan untuk menjaga kredibilitas forum multilateralisme tersebut.
"Dalam pengambilan keputusan, RI hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dengan semua anggota Dewan HAM dunia," sambung dia.
Menurutnya, pemilihan Indonesia bukan tanpa tantangan. Sebab, dia mengatakan Indonesia bersaing dengan beberapa negara yang memiliki kekuatan besar, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Marshall Islands yang didukung oleh kekuatan diplomatik AS.
"Andaikan Amerika Serikat ingin menggeser Indonesia, Presiden Donald Trump bisa saja menghimpun kekuatan global yang dimilikinya, termasuk menekan tiga sekutunya tersebut, untuk fokus pada salah satu diantara mereka," ujarnya.
"Tampaknya kualitas diplomasi RI seminggu terakhir sangat mujarab. Dalam hal ini, pandangan kritis RI atas serangan AS ke Venezuela dengan berbasis hukum internasional dan penyelesaian krisis secara dialogis dan pragmatis, terbukti berhasil mengekang AS untuk tidak mengedepankan kepongahannya," sambung dia.
Meski begitu, Rezasyah mengatakan publik berharap agar Indonesia bersikap tegas dalam hubungan global di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Terutama, kata dia, di tengah dinamika geopolitik yang tengah berlangsung.
"Namun pada saat yang sama, publik Indonesia sebenarnya berharap pemerintahan Presiden Prabowo bersikap lebih keras. Karena pemerintah AS yang sedang diatas angin, berpotensi menyerang negara-negara yang lain. Termasuk mengincar Indonesia, yang memiliki kandungan SDA dalam jumlah fantastis," tuturnya.
Sebelumnya, Indonesia kembali memperoleh kepercayaan komunitas internasional untuk memimpin pembahasan agenda hak asasi manusia global. Indonesia kini resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Dilansir laman resmi Kemlu, Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 ditetapkan secara resmi pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama pada tahun 2026 di Jenewa. Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.
Proses penetapan tersebut merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan arahan pimpinan tertinggi, selain mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI juga secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai Perwakilan negara sahabat di Jakarta.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum menjabat sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto pernah mengemban berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
(amw/idn)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5430007/original/066851700_1764649362-8.jpg)
