Ratusan Gedung Permanen Sekolah Rakyat Dibangun Tahun 2026

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan terus mengembangkan program Sekolah Rakyat dengan mendirikan bangunan sekolah permanen di 104 lokasi di Indonesia pada 2026. Pembangunan sekolah berasrama ini akan terus dilanjutkan hingga mencapai 200 sekolah pada 2027.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, gedung Sekolah Rakyat pada tahap awal tahun lalu kebanyakan masih memanfaatkan aset Kementerian Sosial sambil menunggu proses penyiapan lahan oleh pemerintah daerah. Tahun ini, pembangunan 104 gedung sekolah rakyat permanen sudah dapat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Terkait sebaran lokasi, ia menyebut pembangunan Sekolah Rakyat hampir mencakup semua provinsi di Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Maluku Utara dan Maluku. Beberapa daerah kepulauan, termasuk Anambas, juga dalam proses.

”Sekarang lagi berproses sesuai arahan Presiden dan ini yang mengerjakan Kementerian PU. Ada 104 titik Sekolah Rakyat yang gedung permanennya mulai dibangun tahun ini. Tahun 2026 ini pula ditambah 100 lagi, kira-kira sampai 2027 kalau lancar ada 200 titik (Sekolah Rakyat),” tutur Saifullah dalam keterangan pers yang dikutip pada Sabtu (10/1/2026). Hingga kini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 lokasi dengan daya tampung 15.820 siswa yang terbagi dalam 638 rombongan belajar. Penyelenggaraan pendidikan tersebut didukung oleh 10.500 guru dan 4.442 tenaga kependidikan.

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang telah berjalan satu semester mulai membuahkan hasil.

Nantinya, Sekolah Rakyat dengan gedung permanen dirancang memiliki kapasitas hingga 1.000 siswa. Namun, pada tahap awal operasional, masing-masing sekolah akan menerima sekitar 300 siswa per tahun untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Dengan begitu, pemerintah menargetkan penerimaan sekitar 30.000 siswa Sekolah Rakyat pada 2026. Jumlah tersebut ditambah sekitar 15.000 siswa yang telah mengikuti pembelajaran pada 2025 sehingga total siswa Sekolah Rakyat tahun ini diperkirakan mencapai 45.000 siswa. Pada 2027, kapasitas Sekolah Rakyat ditargetkan menjadi sekitar 60.000 siswa.

Saifullah menambahkan, proses pembangunan gedung permanen dilakukan bersamaan dengan penerimaan peserta didik. ”Sambil simultan, ini gedung dibangun sambil proses seleksi dimulai. Untuk Tahun Ajaran 2026-2027,” ucapnya.

Saifullah meminta seluruh pemerintah daerah untuk mendukung program Sekolah Rakyat di wilayahnya masing-masing. Pemerintah daerah juga harus bekerja sama dengan pihak swasta dan lembaga filantropi untuk menyukseskan program ini.

Menurut Saifullah, Sekolah Rakyat adalah cara memutus mata rantai kemiskinan dari kalangan miskin dan miskin ekstrem dengan pendidikan berkualitas untuk menggapai masa depan yang lebih cerah. Anak-anak masuk berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan berdasarkan tes akademik, apalagi karena koneksi. Sementara itu, orangtua mereka diberdayakan berdasarkan asesmen yang sesuai.

”Kita harus menyadari bahwa kalau program-program Kemensos dikombinasikan dengan program provinsi, kabupaten/kota, dan mengajak filantropi, mengajak swasta, itu akan sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Saifullah.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh menambahkan, penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang telah berjalan satu semester mulai membuahkan hasil, mulai dari aspek fisik dan kesehatan, psikososial dan talenta, hingga akademik siswa.

Nuh menjelaskan, evaluasi dilakukan secara komprehensif terhadap tiga aspek utama. Pertama, aspek fisik dan kesehatan siswa. Sejak awal masuk, setiap siswa dipetakan kondisi kesehatannya, mulai dari berat dan tinggi badan, kebugaran, hingga kondisi medis. Perubahan kondisi fisik siswa kemudian dibandingkan antara saat masuk dan setelah satu semester pembelajaran.

”Waktu masuk dulu seperti apa, berat badan, tinggi badan (hingga) tingkat kesehatan dan kebugarannya. Setelah satu semester apa yang berubah. Sebelum dan sesudah dari sisi kesehatan dan kebugaran,” katanya.

Aspek kedua yang dievaluasi adalah psikososial dan talenta siswa. Setiap anak memiliki peta talenta yang menjadi dasar pendekatan pembelajaran. Menurut Nuh, Sekolah Rakyat tidak hanya menekankan capaian akademik, tetapi juga pengembangan potensi dan keunikan setiap anak.

Sementara aspek ketiga adalah capaian aspek akademik siswa. Ketiga pilar tersebut menjadi dasar penilaian perkembangan murid Sekolah Rakyat. Penilaian tidak hanya menggunakan ukuran konvensional, tetapi juga dampak sosial melalui social return on investment (SROI).

”Sekolah Rakyat bukan profit oriented, melainkan investasi sosial. Maka, yang kita ukur adalah SROI-nya berapa. Dengan demikian, dari situ, tidak hanya diukur dari jumlah lulusannya berapa, tetapi nilai sosial berapa yang bisa kita tanamkan dari Sekolah Rakyat itu,” papar Nuh.

Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan pendidikan sekaligus Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai, perlu ada pembinaan karakter dan psikologis yang holistik dan berkelanjutan untuk siswa di Sekolah Rakyat. Pendekatan itu dapat berbasis empati dan pemahaman terhadap latar belakang sosial-ekonomi siswa.

Selain itu, pembinaan perlu mengintegrasikan nilai-nilai moral, kemandirian, dan sikap sosial positif melalui kegiatan sehari-hari, seperti pembiasaan disiplin, gotong royong, dan kerja sama dalam lingkungan sekolah.

”Sehingga mereka merasa terhubung dan didukung, baik di sekolah maupun di luar. Dengan demikian, pembinaan karakter dan psikologis tidak hanya membentuk siswa yang tangguh, tetapi juga manusia yang berempati dan bertanggung jawab,” kata Cecep.