JAKARTA - Pemerintah menyiapkan dua skema hunian sementara (huntara), untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang tetap terpenuhi. Dua skema tersebut meliputi huntara terpusat dan huntara in-situ yang dibangun di lokasi rumah warga terdampak.
Penyediaan hunian menjadi salah satu target utama Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan pascabencana. Secara rekapitulasi, jumlah rumah rusak berat di setiap provinsi menjadi dasar penentuan kebutuhan huntara, hunian tetap (huntap), serta dana tunggu hunian (DTH).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa pendekatan ganda ini dipilih untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam, terutama terkait aktivitas kerja, pendidikan, dan keterikatan sosial warga dengan lingkungan asal.
“Jadi, huntara di Aceh Tamiang itu ada dua skema, yaitu huntara terpusat seperti yang dibangun oleh Danantara, dan juga huntara in-situ,” kata Abdul Muhari, yang akrab disapa Aam, Sabtu (10/1/2026).
“Tercatat sekitar 120 kepala keluarga memilih skema huntara in-situ. Sifatnya sementara, tetap dibangun di lokasi rumah lama karena ada keperluan ke tempat kerja, sekolah, dan aktivitas lainnya,” jelasnya.
