Australia Bentuk Komisi Penyelidikan Kerajaan Terkait Penembakan Pantai Bondi

Sydney: Pemerintah Australia akan membentuk komisi penyelidikan kerajaan (royal commission) untuk mengusut tuntas penembakan massal di Bondi Beach yang menewaskan 15 orang. Keputusan tersebut disampaikan Perdana Menteri Anthony Albanese pada Kamis, 8 Januari 2026, di tengah tekanan publik yang menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban negara atas tragedi tersebut.

Penembakan terjadi pada 14 Desember 2025 dan diduga menargetkan warga Yahudi yang tengah merayakan Hanukkah di sekitar kawasan pantai. Pelaku disebut adalah Sajid Akram dan putranya, Naveed Akram, dalam serangan yang diduga terinspirasi oleh Islamic State (ISIS).

Insiden ini disebut sebagai penembakan massal terburuk di Australia dalam tiga dekade terakhir. Sajid Akram tewas ditembak polisi di lokasi kejadian, sementara Naveed Akram ditahan dan didakwa atas tindak terorisme serta 15 pembunuhan.

Komisi penyelidikan kerajaan tingkat federal ini akan menelaah berbagai aspek, termasuk kemungkinan kegagalan intelijen, penanganan ancaman ekstremisme, serta meningkatnya antisemitisme di Australia.

Albanese mengatakan keputusan tersebut diambil demi kepentingan persatuan nasional. “Apa yang kami lakukan adalah mendengarkan, dan kami menyimpulkan bahwa langkah hari ini adalah jalan yang tepat demi persatuan nasional,” ujarnya, seperti dikutip The Independent, Jumat, 9 Januari 2026.

Penyelidikan akan dipimpin oleh Virginia Bell, mantan hakim High Court of Australia. Proses ini diperkirakan berlangsung dalam waktu panjang dengan sidang terbuka untuk publik. Laporan awal peninjauan kinerja aparat keamanan yang semula dijadwalkan terbit pada April akan digabungkan ke dalam kerja komisi tersebut.

Aparat keamanan kini mendapat sorotan terkait informasi intelijen pada 2019 yang sempat menandai Naveed Akram, namun tidak ditindaklanjuti karena dinilai belum menimbulkan ancaman langsung.

Tragedi Bondi memicu perenungan nasional terkait antisemitisme, ekstremisme, dan kebijakan kepemilikan senjata api. Pemerintah Australia telah mengumumkan program pembelian kembali senjata api berskala besar untuk mengurangi peredaran senjata di masyarakat.

Langkah ini disebut sebagai yang terbesar sejak pengetatan undang-undang senjata pada 1996, menyusul Port Arthur massacre yang menewaskan 35 orang. (Keysa Qanita)

Baca juga:  Penembakan Pantai Bondi: Pengakuan Ahmed yang Melucuti Senjata Pelaku