EtIndonesia. Amerika Serikat memasuki fase baru dalam kebijakan Amerika Latin setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pembatalan gelombang kedua operasi militer terhadap Venezuela, menyusul perubahan sikap Caracas yang dinilai lebih kooperatif.
Operasi Militer Dibekukan, Investasi Minyak Mengalir
Pada 9 Januari 2026, Trump menyatakan bahwa Washington membatalkan rencana lanjutan operasi militer karena kerja sama dengan pihak Venezuela menunjukkan perkembangan positif. Dia menegaskan bahwa hubungan bilateral saat ini “berjalan dengan baik”.
Seiring dengan itu, perusahaan-perusahaan raksasa minyak global diperkirakan akan menanamkan investasi sedikitnya 100 miliar dolar AS di Venezuela, menandai perubahan besar setelah bertahun-tahun negara tersebut berada dalam isolasi ekonomi dan sanksi internasional.
Armada Bayangan Rusia Diburu
Masih pada 9 Januari, sedikitnya sembilan kapal pesiar yang diduga merupakan bagian dari “armada bayangan” Rusia dilaporkan melarikan diri secara bertahap dari berbagai perairan internasional. Empat kapal di antaranya mengibarkan bendera Rusia.
Militer AS kini memperluas pengejaran, sementara Penjaga Pantai Amerika Serikat telah berhasil menyita kapal pesiar Orinna, setelah sebelumnya mengamankan Bella I dan Sophia, serta beberapa kapal lain yang tercantum dalam daftar sanksi. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi Washington memutus jalur logistik energi ilegal yang menopang Rusia.
Kolombia–AS Sepakat Hantam ELN
Menurut laporan media internasional, setelah penangkapan Nicolás Maduro oleh militer AS, Trump menyampaikan peringatan keras kepada Kolombia terkait keamanan perbatasan.
Menanggapi situasi tersebut, Presiden Kolombia, Gustavo Petro pada 8 Januari 2026 secara proaktif menghubungi Trump. Dalam percakapan telepon pertama mereka, kedua pemimpin sepakat melakukan tindakan bersama untuk menargetkan Tentara Pembebasan Nasional (ELN), kelompok gerilya besar terakhir di Kolombia yang terlibat aktif dalam penyelundupan kokain di perbatasan Kolombia–Venezuela.
Upaya perundingan damai Petro dengan ELN sebelumnya dinilai gagal. Kali ini, Petro secara terbuka meminta bantuan Washington untuk melancarkan operasi militer keras terhadap kelompok tersebut.
Trump: Diplomasi Tak Cukup Hadapi Kartel Narkoba
Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengungkapkan bahwa dia telah berulang kali menawarkan bantuan kepada Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum untuk memberantas kartel narkoba, namun selalu ditolak.
Trump menegaskan bahwa kartel narkoba memiliki kendali besar atas Meksiko dan bertanggung jawab atas sekitar 300.000 kematian per tahun di AS. Dia menyatakan bahwa kekuatan militer diperlukan, bukan sekadar diplomasi.
Trump juga mengklaim bahwa 97% jalur penyelundupan narkoba melalui laut dan perairan telah berhasil diputus, dan kini Washington bersiap melancarkan operasi darat. Meski Sheinbaum belakangan menyatakan ingin memperbaiki komunikasi, seorang analis politik menilai janji pengetatan terhadap kartel tak pernah ditepati, sehingga Trump kini memilih menjaga jarak.
Kuba Melunak: “Masalah Ada pada Kami Sendiri”
Sebuah video yang beredar luas menunjukkan Presiden Kuba, Miguel Díaz-Canel mengubah sikapnya secara mengejutkan.
Dia menyatakan : “Mungkin kita memang harus mulai melakukan refleksi. Masalah Kuba terletak pada kita sendiri, pada Partai Komunis.”
Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal langka pelunakan sikap Havana terhadap tekanan internasional.
Trump Bertemu Oposisi Venezuela
Trump juga mengonfirmasi rencananya untuk bertemu pemimpin oposisi Venezuela, María Corina Machado pada pekan berikutnya. Dia menilai bahwa pemerintahan sementara di bawah Jorge Rodríguez tidak memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pemilu baru.
Menurut laporan ABC pada 9 Januari, Rodríguez mengajukan permohonan kunjungan ke Washington sebelum Selasa pekan depan, termasuk kemungkinan agenda ke Gedung Putih. Karena dia dikenai sanksi HAM AS, kunjungan ini memerlukan penangguhan sementara sanksi oleh Departemen Keuangan, dengan koordinasi lintas lembaga seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan OFAC.
Sehari sebelumnya, 8 Januari, Rodríguez mengunggah pernyataan di media sosial yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Komunis Tiongkok, disertai foto pertemuannya dengan Duta Besar Tiongkok untuk Venezuela, Lan Hu.
AS Tegaskan Batas Pengaruh Tiongkok
Menteri Energi AS, Wright menegaskan bahwa Washington tidak akan pernah mengizinkan Beijing menguasai kendali strategis Venezuela atau menjadikannya negara satelit Tiongkok.
Menanggapi hal tersebut, analis politik Hu Ping menilai pemerintah sementara Venezuela berusaha menyeimbangkan AS dan Tiongkok. Dia menyimpulkan bahwa Trump kini mempertimbangkan dukungan lebih besar kepada oposisi sebagai langkah penyeimbang terhadap pengaruh Beijing.
Taruhan Besar Tiongkok: Utang dan Minyak Terancam
Selama puluhan tahun, Tiongkok telah menyalurkan lebih dari 60 miliar dolar AS pinjaman kepada Venezuela melalui skema oil-for-loan. Pemerintahan baru berpotensi menggunakan prinsip “utang keji” untuk menolak pembayaran.
Sementara itu, Sinopec dan CNPC memiliki kepentingan sekitar 4,4 miliar barel minyak, senilai 264 miliar dolar AS. Kedua perusahaan dilaporkan meminta bantuan darurat ke Beijing, sementara bank-bank kebijakan Tiongkok bersiap menghadapi skenario kerugian total.
Rusia dan Korea Utara Bereaksi
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengecam tindakan AS sebagai agresi bersenjata dan melakukan panggilan telepon dengan Rodríguez. Namun hingga kini, Presiden Vladimir Putin belum memberikan pernyataan publik.
Pada 8 Januari, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un menyatakan dukungan tanpa syarat kepada seluruh kebijakan Putin, menegaskan penguatan kemitraan strategis Rusia–Korea Utara. Pernyataan ini muncul tak lama setelah Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung menyelesaikan kunjungan ke Tiongkok.
Di media sosial Tiongkok, reaksi publik beragam—mulai dari sindiran bahwa Kim “mencari pelindung” hingga menyebutnya “Maduro berikutnya”. Meski Pyongyang–Moskow menghangat, hubungan Korea Utara–Tiongkok dinilai tidak sepenuhnya solid.
